KIRKA – Operasional PT Gunbuster Nickel Industry didesak dihentikan sebagai imbas dari kecelakaan kerja yang menimpa pekerja pada 29 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WITA.
Desakan untuk menghentikan operasional dari PT Gunbuster Nickel Industry ini mengemuka dari anggota Komisi VII DPR RI, Yulian Gunhar.
Menurut Yulian Gunhar, operasional PT Gunbuster Nickel Industry layak untuk dihentikan sementara karena insiden kecelakaan kerja di perusahaan milik Tony Zhou Yuan tersebut tidak kali ini terjadi.
Apa yang diutarakan Yulian Gunhar soal kecelakaan kerja di PT Gunbuster Nickel Industry benar adanya. Selama 2 bulan terakhir, tiga orang pekerja di PT Gunbuster Nickel Industry meninggal dunia akibat kecelakaan kerja.
Yulian Gunhar menyoroti kendornya Standar Operasional Prosedur terhadap keamanan kerja bagi pekerja di PT Gunbuster Nickel Industry yang berlokasi di Kabupaten Morowali Utara ini.
Baca juga: Hakim Senggol JPU KPK Soal Status Mantan Rektor UIN Raden Intan Lampung Mohammad Mukri
Operasional PT Gunbuster Nickel Industry didesak dihentikan untuk kepentingan audit yang komprehensif terhadap perusahaan asing asal China tersebut.
Yulian Gunhar menegaskan bahwa sejak awal DPR RI telah meminta agar Pemerintah melakukan audit komprehensif terhadap PT Gunbuster Nickel Industry.
”Sejak awal DPR telah meminta agar pemerintah melakukan audit komprehensif terhadap PT GNI [Gunbuster Nickel Industry], baik dari sisi teknologi smelter hingga pelaksanaan aspek Keselamatan Kesehatan Kerja (K3),” ujar Yulian Gunhar dalam keterangan tertulisnya yang diterima KIRKA.CO pad 1 Februari 2023.
Bagi dirinya, keselamatan kerja dari para pekerja semestinya menjadi prioritas dan karena hal itu perlu dilakukan penghentian operasional PT Gunbuster Nickel Industry untuk sementara.
Yulian Gunhar mendesak juga agar jangan sampai ada pembiaran atas terjadinya rentetan insiden kecelakaan kerja yang menimbulkan korban jiwa di pihak pekerja.
Baca juga: Sekda Way Kanan Saipul Kembali Disebut Dalam Sidang Korupsi Unila
Dirinya berharap agar para pihak terkait tergerak hatinya untuk menghentikan operasional perusahaan asing tersebut sampai audit secara menyeluruh selesai dilakukan dan hasilnya ditindaklanjuti.
Berdasar pada hematnya, audit secara menyeluruh mestinya dilakukan dengan membentuk tim independen yang melibatkan semua pihak. Mulai dari unsur pemerintah, DPR, akademisi hingga pihak terkait.
“Agar dipastikan bahwa operasional perusahaan selama ini tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan,” ujar politisi PDI-Perjuangan asal Sumatera Selatan ini.
