Menu
Precision, Actual & Factual

Testimoni Pegawai KPK Soal Kasus Pajak Air Tanah yang Ditangani Kejari Lampung Tengah

  • Bagikan
Kirka.co
Mencuatnya penanganan kasus dugaan penggelapan setoran pajak air bawah air tanah dari PT Great Giant Pineapple oleh Kejari Lampung Tengah mendapat respons dari salah satu pegawai KPK. Foto Istimewa

KIRKA.CO – Mencuatnya penanganan kasus dugaan penggelapan setoran pajak air bawah air tanah dari PT Great Giant Pineapple oleh Kejari Lampung Tengah mendapat respons dari salah satu pegawai KPK.

Dari dialog yang terjadi antara KIRKA.CO, Rabu kemarin, 7 Juli 2021, dengan pegawai KPK ini, persoalan pajak air bawah tanah tersebut sebelumnya pernah menjadi sorotan KPK.

Hanya saja, poin dari KPK pada saat itu lebih dititikberatkan pada dugaan pelanggaran hukum yang diduga dilakukan pengusaha dalam mengakali pembayaran pajak air bawah tanah.

Sorotan itu terlebih menjadi atensi dari mantan Komisioner KPK Laode M Syarif. Menurut pegawai KPK yang tak ingin dipublikasikan identitasnya ini, persoalan tentang dugaan mengakali pembayaran pajak air bawah tanah terjadi di beberapa tempat.

Ia bahkan menyebut persoalan tersebut tak hanya terjadi di Lampung Tengah, tapi di tempat lain juga.

Dirinya sepenuhnya manaruh harapan agar hal yang berkenaan dengan perbuatan pidana pada sektor penerimaan pajak air bawah tanah di Lampung, gencar disikapi oleh KPK dan lembaga penegak hukum lainnya mengingat pentingnya penerimaan pajak sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah atau PAD.

Apa yang diutarakan pegawai KPK ini sebenarnya bukan isapan jempol belaka. Pewarta KIRKA.CO sebelumnya juga pernah mempublikasikan hal-hal yang berkenaan dengan pernyataan Laode M Syarif terkait pajak air bawah tanah.

Tepatnya ketika Laode melakukan kunjungan ke kantor PT Bukit Asam, Tarahan, Lampung Selatan, Kamis, 29 Agustus 2019. Laode berharap, aturan yang ada mengenai perizinan pengambilan air tanah harus dipatuhi.

Wakil Ketua KPK pada masanya itu mengatakan masih ada pihak-pihak di Provinsi Lampung yang coba-coba tidak menaati regulasi perizinan pengambilan air tanah. Padahal, pihak-pihak itu sudah memanfaatkan air tanah dalam jumlah cukup besar.

“Kalau ditemukan ada pelanggaran, maka itu harus ditutup,” kata Laode¬†kala itu.

Sebelumnya itu, KPK di masa kepemimpinan Agus Rahardjo pernah mengumpulkan data terkait penerbitan Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah (SIPA) milik PT Sugar Group Companies (SGC).

KPK waktu itu ingin memastikan, apakah pajak air tanah yang dibayar SGC sesuai dengan titik air tanah yang dimiliki.

KPK bahkan sempat melakukan investigasi dengan membentuk tim untuk mengurusi penerbitan SIPA dari tiap perusahaan yang ada di Provinsi Lampung.

Namun hingga detik ini, hasil dari investigasi tersebut tak kunjung dipublikasikan kepada publik.

Diketahui, Kejari Lampung Tengah dalam waktu dekat akan melimpahkan berkas perkara berkait dengan pajak air bawah tanah yang dalam perjalanannya menetapkan mantan Kepala BPPRD Lampung Tengah Yunizar sebagai tersangka.

  • Bagikan