Menu
Precision, Actual & Factual

Terungkap! Pinjaman World Bank Dikorupsi, Ternyata Turut Dinikmati Oknum Kades

  • Bagikan
Suasana Persidangan Lanjutan Perkara Korupsi Dalam Kegiatan Bedah Rumah Kab. Lampung Timur Di PN Tanjungkarang (16/04). Foto Eka Putra

KIRKA.CO – Selain Terdakwa Ratno Supriyadi selaku Koordinator Fasilitator Bedah Rumah Lampung Timur yang menikmati uang hasil korupsinya, saksi menyebut ada seorang oknum Kepala Desa (Kades) yang turut kecipratan pembagian hasil keuntungan dari kejahatan terhadap uang negara tersebut.

Hal itu terungkap pada persidangan lanjutan perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terhadap dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan dana yang bersumber dari pinjaman Bank Dunia, dalam kegiatan Bedah Rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kabupaten Lampung Timur tahun Anggaran 2020, yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Tanjungkarang, Jumat siang (16/04).

Dari 8 (Delapan) saksi yang dihadirkan, 6 (Enam) saksi diantaranya merupakan tenaga Fasilitator Program BSPS, yang dalam gelaran persidangan kali ini seorang Fasilitator bernama Risdiyanto mengungkapkan dirinya pernah melihat oknum Kades turut menerima bagian uang dari toko bangunan penyedia bahan material yang ditunjuk, yang menurutnya uang tersebut adalah hasil dari permainan harga material bangunan yang selisihnya diartikan sebagai keuntungan untuk dinikmati bersama.

“Waktu itu di Rumah Makan Adirejo, ada saya, terdakwa Ratno, Kades Asahan, dan dua lainnya berkumpul, dan disitu saya lihat ada bagi-bagi uang dari toko bangunan untuk Ratno dan Kades,” ungkapnya.

Hal tersebut memancing reaksi hakim untuk bertanya lebih lanjut terkait petunjuk teknis pelaksanaan penyaluran dana BSPS kepada penerima bantuan, yang seharusnya toko penyedia bahan bangunan ditunjuk langsung oleh penerima bantuan, sehingga dirasa aneh jika toko dapat berurusan langsung dengan para Fasilitator.

Yang kemudian dibeberkan oleh saksi, bahwa dalam pelaksanaannya selama ini, toko bangunan bukan diarahkan oleh penerima bantuan seperti yang ada di dalam petunjuk teknis, melainkan diarahkan langsung oleh Koordinator Fasilitator sesuai dengan hasil rembuk bersama dengan Kepala Desa.

“Saksi, pernah baca nggak petunjuk teknis pelaksanaan BSPS ini, kok toko bangunan bisa berurusan langsung dengan Fasilitator, bukannya seharusnya urusannya langsung ke para penerima bantuan?” tanya Hakim Gustina.

“Jadi begini Yang Mulia, toko itu kami sendiri yang survei, sebelumnya pernah rembuk dulu dengan Kades, setelahnya kami berangkat cek harga dan kami bikin proposal harga bahan material itu, dan selanjutnya toko penyedia ditunjuk sendiri oleh terdakwa Ratno,” jawab Risdiyanto.

Diketahui pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ratno Supriyadi selaku Koordinator Fasilitator pada kegiatan BSPS tahap II Kabupaten Lampung Timur, didakwa melakukan perbuatannya dengan cara membuat dan menentukan harga sendiri untuk pembangunan rumah para Keluarga Penerima Bantuan (KPB), yang melebihi harga normal dengan kesepakatan permintaan fee dari setiap bahan material yang ia beli dari toko yang ditunjuk sebagai penyedia bahan, dengan besaran bervariasi dari Rp 800 ribu hingga Rp 2 juta.

Untuk kegiatan bedah rumah dalam program BSPS sendiri di Kabupaten Lampung Timur yang difasilitasi olehnya diketahui berjumlah 250 unit, dimana kegiatan tersebut dilaksanakan di beberapa desa diantaranya Desa Asahan Kecamatan Jabung yang sebanyak 100 unit, Desa Bungkuk Kecamatan Marga Sekampung sebanyak 50 unit, Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung sebanyak 50 unit, serta di Desa Gunung Mas Kecamatan Marga Sekampung yang sebanyak 50 unit.

Oleh karena perbuatannya tersebut, negara dirugikan sebanyak Rp 320 juta, dan terdakwa Ratno pun dijerat oleh Jaksa dengan 3 (tiga) dakwaan alternatif yakni Pasal 12 huruf b, Pasal 11, atau Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 20 tahun, dengan ancaman hukuman pidana denda paling banyak Rp 1 miliar.

 

Eka Putra

  • Bagikan