Menu
Precision, Actual & Factual

Sidang Korupsi APBD Lambar Ditunda, Irwan Minta Jaksa Wajib Penuhi Perintah Hakim Hadirkan Mukhlis Basri

  • Bagikan
Irwan Aprianto (kiri) saat beracara dalam Persidangan Tipikor di PN Tanjungkarang. Foto Eka Putra

KIRKA.COIrwan Aprianto selaku Kuasa Hukum Terdakwa Deria Sentosa, meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) dapat memenuhi perintah Majelis Hakim untuk menghadirkan Mukhlis Basri dalam gelaran sidang mendatang, menurutnya yang bersangkutan sangat penting di dalam perkara ini sebab seluruh kebijakan terkait penyertaan modal ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Lampung Barat untuk pembangunan fisik Pom Bensin Sekincau merupakan kebijakan yang diambilnya pada era ia menjabat sebagai Bupati.

Hal tersebut dilontarkannya sesaat setelah penundaan gelaran sidang lanjutan Tipikor dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat dalam penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah (PD) Pesagi Mandiri Perkasa yang diketahui merupakan BUMD milik Kabupaten Lampung Barat, yang dijadwalkan digelar Senin (05/04) di PN Tipikor Tanjungkarang, dengan agenda mendengarkan keterangan Saksi.

Pada jadwal gelaran sidang lanjutannya hari ini, sesuai dengan perintah dari Majelis Hakim yang diketuai oleh Siti Insirah pada pekan lalu, JPU diagendakan menghadirkan Mukhlis Basri ke hadapan Majelis Hakim untuk dimintai keterangannya sebagai Saksi dalam perkara yang diduga telah mengakibatkan Kerugian Negara sebanyak Rp 3 miliar ini, sebab mantan Bupati Lampung Barat tersebut sebelumnya juga telah diperiksa sebagai Saksi yang dimintai keterangannya oleh tim penyidik yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

“Kita sama-sama mengetahui sesuai dengan perintah hakim, bahwa hari ini dijadwalkan persidangan lanjutan perkara korupsi APBD Lampung Barat, dengan agenda mendengarkan keterangan Saksi yakni eks Bupati Lampung Barat Mukhlis Basri,” ujar Irwan (05/04).

“Tapi hari ini sidang harus ditunda karena satu halangan yang dialami JPU, namun pekan depan Kami berharap tidak ada penundaan lagi, dan Jaksa wajib mengabulkan perintah hakim yang diucapkan pekan kemarin untuk memanggil dan menghadirkan Mukhlis Basri ke hadapan Majelis Hakim,” imbuhnya.

Menurut Irwan keterangan dari Eks Bupati Lampung Barat itu penting bagi perkara ini, terlebih untuk kliennya yakni Deria Sentosa yang diungkapkannya bahwa selaku Direktur Operasional PD. Pesagi Mandiri Perkasa, Deria hanyalah bertujuan untuk menjalankan bisnis demi keberlangsungan BUMD tersebut, meskipun pada akhirnya menggunakan dana untuk pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Sekincau untuk melaksanakan perputaran roda bisnis di perusahaan yang dipimpinnya, hingga mengalami kerugian dan dianggap sebuah perbuatan Korupsi.

“Dengan hadirnya Mukhlis Basri selaku pemangku kebijakan saat itu, Kami berharap semua dapat terbuka karena ini murni bisnis yang merugi, dan Kami yakin Deria Sentosa tidak bermaksud memperkaya diri sendiri seperti yang didakwakan oleh JPU,” ungkap Irwan kepada KIRKA.CO.

Diketahui dalam perkara ini, permasalahan timbul ketika dana yang awalnya diperuntukkan sebagai biaya pembangunan fisik SPBU di wilayah Sekincau Lampung Barat, dialihkan oleh kedua Terdakwa dalam perkara ini yakni Deria Sentosa dan Galih Priadi selaku Direksi PD. Pesagi Mandiri Perkasa untuk berbisnis jual beli kayu, kopi, semen dan gas, yang pada akhirnya mengalami kerugian lantaran tersendatnya pembayaran dari para rekanan bisnis.

Kedua Terdakwa beralasan bahwa pembangunan fisik SPBU tidak mungkin akan terealisasi sebab lahan eks pasar Sekincau yang telah ditentukan sebagai lokasi pembangunan, merupakan lahan yang menjadi objek sengketa antara warga dan Pemkab Lampung Barat, sehingga pengalihan dana penyertaan modal tersebut dianggap sebuah perbuatan melawan hukum.

Eka Putra

  • Bagikan