Menu
Precision, Actual & Factual

Jelang Tuntutan, Kuasa Hukum Syahroni: Semoga JC Klien Kami Diterima KPK

  • Bagikan
Zainudin Hasan terlihat mengenakan masker biru saat mengikuti persidangan dengan pemeriksaan saksi Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto dan Ketua DPRD Lampung Selatan Hendri Rosyadi. Dalam layar zoom meeting, Zainudin Hasan selaku kuasa hukum Syahroni berada di kolom atas sebelah kanan. Foto Dokumentasi Zainudin Hasan

KIRKA.CO – Proses penanganan perkara korupsi pada Dinas PU-PR Lampung Selatan hasil pengembangan yang dilakukan KPK akan memasuki agenda pembacaan surat tuntutan.

Agenda ini akan dilakoni para pihak pada Rabu besok, 19 Mei 2021 di PN Tipikor Tanjungkarang yang diketuai oleh majelis hakim, Efiyanto D.

Salah satu terdakwa dalam kasus korupsi ini diketahui melayangkan permohonan sebagai pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum, atau yang biasa disebut Justice Collaborator (JC).

Terdakwa itu adalah eks Kabid Pengairan Dinas PU-PR Lampung Selatan Syahroni.

Baru-baru ini kuasa hukum Syahroni menyampaikan harapannya menjelang pembacaan tuntutan yang akan dilakukan JPU KPK.

Ia berharap agar nantinya KPK dalam surat tuntutannya menuangkan keterangan tentang diterimanya permohonan JC yang sudah diajukan di tahap penuntutan.

“Mohon doanya, semoga JC yang diajukan diterima,” ujar Zainudin Hasan selaku perwakilan kuasa hukum Syahroni saat dihubungi KIRKA.CO.

Kendati permohonan JC tersebut diterima oleh KPK, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Syahroni masih harus melewati satu tahapan lagi agar JC tersebut memiliki dampak terhadap proses selanjutnya.

Artinya JC itu hanya akan akan berdampak kepadanya bila majelis hakim pada akhirnya mengabulkan permohonan JC tersebut dan tertuang di dalam surat putusan.

Zainudin Hasan diketahui masuk menjadi tim kuasa hukum Syahroni, tim ini dipimpin oleh Bambang Hartono.

Untuk diketahui, dalam BAP milik Syahroni, ia menuangkan keterangan tentang aliran uang hasil fee proyek senilai Rp 200 juta.

Praktik penerapan fee proyek yang dilakoni dia dalam perkara ini, diakuinya telah berlangsung sejak dulu.

Tepatnya terjadi pada tahun 2013 di masa Rycko Menoza selaku Bupati Lampung Selatan. Saat itu persentase fee yang diterapkan adalah 13,5 persen.

Keterangan ini agaknya berbanding terbalik dengan saran Ahli Hukum Pidana Eddy Rifai. Sesaat Syahroni diketahui mengajukan JC, Eddy Rifai menyarankan agar Syahroni mau membeberkan praktik fee proyek yang terjadi pada tahun 2019 sampai 2020.

Diketahui, perkara yang menjerat Syahroni dan terdakwa lainnya yakni eks Kadis PU-PR Lampung Selatan Hermansyah Hamidi ini, terjadi pada kurun waktu 2016 sampai 2018.

  • Bagikan