Menu
Precision, Actual & Factual

Sejumlah Elit PAN Lampung Dalam Pusaran Korupsi Lampung Selatan.

  • Bagikan
Lambang Partai Amanat Nasional (PAN). Foto Istimewa

KIRKA.CO – Jika sebelumnya masyarakat disuguhkan nama mantan Bupati Lamsel sekaligus Ketua DPW PAN Zainudin Hasan, Agus Bhakti Nugroho eks Anggota DPRD Lampung, Wahyu Lesmono eks Anggota DPRD Bandar Lampung.

Kali ini, masyarakat kembali disuguhkan nama kader sekaligus eks Plt. Ketua DPW PAN Lampung Irfan Nuranda Jafar yang dan Komisaris Utama PT Bumi Lampung Persada.

Koordinator Presidium Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah ( KPKAD) Lampung, Ginda Ansori Wayka mengatakan bahwa hal ini merupakan dampak sistem politik atau demokrasi dengan biaya tinggi.

“Mana ada gratis hari ini. Masuk kekamar mandi aja bayar Rp 2 ribu walaupun tidak ngapa-ngapain, apalagi kemudian Kepala Daerah misalnya,” ujar Gindha Ansori Wayka.

“Sistemnya ini yang membuat kacau, membuat orang korupsi dimana -mana, membuat ratusan Kepala Daerah masuk penjara. Kemudian ini kenapa, harusnya dievalusasi. Seharusnya Anggota DPR RI di Senayan ini cerdas dong melihat ini. Kan sumber malapetakanya dari diorang yang membuat UU ini tidak bergerak. Jadi kalau mau berubah, kira rubah bangsa ini,” tegasnya.

Sistemnya ada dimana, dari UU yang membuat
biaya politik demokrasi ini tinggi.

“Jadi siapapun yang masuk dalam pusaran korupsi satu gerbong Lampung Selatan ini harus bertanggungjawab tanpa pandang bulu, mau DPD RI, Ketua Partai, ataupun mantan anggota dewan. Harus diproses selama KPK memiliki alat bukti yang kuat dengan bekerja secara profesional,” ucap dia.

“Persoalannya, siap tidak KPK melihat ini secara keseluruhan. Bisa tidak bekerja sampai ke akarnya,” ujar dia.

Sementara itu, Hal senada disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda Untuk Demokrasi (KAMPUD) mengatakan bahwa banyaknya kader PAN yang dipanggil sebagai saksi di kasus korupsi Lamsel ini mengingat mantan Bupati dari kabupaten berjuluk Khagom Mufakat ini merupakan eks Ketua partai matahari terbit.

“Ini banyak kaitannya. Tentunya ini telah dibuktikan oleh KPK melalui pemanggilan atau pemeriksaan beberapa saksi di proses persidangan, bahwasanya banyak pengurus dan kader PAN yang dihadirkan oleh KPK untuk dimintai keterangan terkait pengembangan Lamsel yang menjadi jilid II,” ungkap dia.

“Kalau dari sisi lain akibat proses cost politic yang tinggi atau adanya hubungan balas budi politik dalam konteks didalam internal partai. Ini sebagai gambaran melihat peristiwa di proses persidangan,” ujar dia.

Permasalahan ini tentunya berdampak pada kritis kepercayaan masyarakat terhadap PAN.

“Secara kacamata politik tentunya masyarakat sangat kecewa melihat kondisi ini yang membuat nama PAN mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat. Apalagi kalau pihak KPK bisa mengembangkan keterangan para saksi,” jelas dia.

  • Bagikan