Menu
Precision, Actual & Factual

Saksi KPK Ini Bongkar Sumber Dana 2 Kamar Sespri Perempuan di Apartemen Menteng Park yang Dibayari Edhy Prabowo

  • Bagikan
Terdakwa Edhy Prabowo, mantan Menteri KKP. Foto Istimewa

KIRKA.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan saksi yang sebelumnya sudah diperiksa penyidik ke ruang persidangan di PN Tipikor Jakarta, Rabu, 10 Maret 2021.

Persidangan itu berkait dengan perkara suap izin ekspor benih lobster. Terdakwanya bernama Suharjito. Ia pemilik perusahaan bernama PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP).

Saksi yang dihadirkan KPK saat itu ialah Sekretaris Pribadi (Sespri) mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Namanya Amiril Mukminin.

Dalam reportase Tribunnews.com yang dipublikasikan berkait dengan keterangan Amiril tadi, disebutkan bahwa Edhy Prabowo merogoh kocek senilai Rp 160 juta per tahun sebagai modal atau biaya tempat tinggal dari seorang Sespri perempuan.

Nama Sespri perempuan itu adalah Fidya Yusri. Tempat tinggal Fidya itu sendiri berada di Apartemen Menteng Park, untuk dua kamar.

Amiril mengaku dan menyebut bahwa uang yang dia pakai membiayai sewa apartemen tadi didapat dari Direktur Utama PT Aero Citra Kargo (ACK) Amri.

PT ACK merupakan perusahaan jasa angkut benih lobster.

Diketahui, pemilik PT DPPP Suharjito didakwa memberikan suap senilai total Rp2,1 miliar yang terdiri dari 103.000 ribu dolar AS (setara Rp1,44 miliar) dan Rp706,05 juta kepada mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Suap diberikan melalui perantaraan Safri dan Andreau Misanta selaku staf khusus Edhy, Amiril Mukminin selaku sekretaris pribadi Edhy, Ainul Faqih selaku staf pribadi istri Edhy yang juga anggota DPR RI Iis Rosita dan Siswadhi Pranoto Loe selaku Komisaris PT Perishable Logistics Indonesia (PLI) sekaligus pendiri PT ACK.

PT DPPP adalah perusahaan yang bergerak di bidang ekspor dan impor produk pangan, antara lain benih bening lobster (BBL), daging ayam, daging sapi, dan daging ikan.

Atas perbuatannya, Suharjito diancam pidana dengan pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 13 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Ricardo Hutabarat/Tribunnews.com

  • Bagikan