Menu
Precision, Actual & Factual

Sahdana Mendorong agar Kejati Lampung Tindaklanjuti Laporan Dugaan Korupsi Di Way Kanan

  • Bagikan
Anggota DPRD Provinsi Lampung Sahdana. Foto Istimewa

KIRKA.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung mendorong Kejaksaan Tinggi Lampung untuk segera menindaklanjuti laporan dari Pergerakan Masyarakat Analisis Kebijakan dan DPW Kampud soal dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Kabupaten Way Kanan.

Pergerakan Masyarakat Analisis Kebijakan pada Rabu 19 Mei 2021 pagi melaporkan
ke Kejati soal dugaan kasus Kolusi dan Nepotisme dalam proyek pembangunan
Anjungan Way Kanan di PKOR Way Halim tahun anggaran 2017.

Kemudian, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda Untuk Demokrasi resmi melaporkan dugaan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) terhadap penggunaan keuangan Daerah untuk belanja penggantian suku cadang kendaraan senilai Rp. 2.050.000.000 di Sekretariat Daerah (Sekda) melalui DPA Bagian Umum Sekda Way Kanan, tahun anggaran (TA) 2019, ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Way Kanan dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung pada Sabtu 24 April 2021.

“Kejati kalau bisa proaktif dalam menindaklanjuti laporan masarakat terkait masalah tersebut,” kata Sahdana Anggota Komisi I DPRD Lampung, Jumat 28 Mei 2021.

Langkah yang dilakukan oleh masyarakat tersebut, kata wakil rakyat dari Dapil Way Kanan ini untuk menekan angka korupsi di Lampung.

“Langkah yang dilakukan masyarakat ini sebagai bentuk pengawasan untuk mengawal pembangunan di Way Kanan,” ucap dia.

Oleh karena itu, untuk menekan angka korupsi, menurut kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini dibutuhkan sinergitas semua pihak, baik masyarakat, pemerintah daerah, DPRD, aparatur kepolisian dan Kejaksaan.

alasannya agar anggaran daerah tersebut bisa terserap maksimal untuk pembangunan di suatu daerah.

“Dengan begitu, kita berharap daerah tersebut semakin maju dan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat untuk kedepannya,”ucap dia.

Dilain sisi, ia berharap, Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi juga bisa berperan aktif terhadap mandeknya tindaklanjut laporan dari masyarakat tersebut.

“Dengan adanya peran serta dari Kejagung dan KPK kita berharap, laporan – laporan yang mandek di daerah ini bisa segera ditindaklanjuti,” pungkas Sahdana.

  • Bagikan