Hukum  

Rumah Dinas Bupati Lamongan Digeledah KPK

Rumah Dinas Bupati Lamongan
Petugas KPK saat mengamankan sejumlah barang dalam kegiatan penggeledahan. Foto: Istimewa.

KIRKA – Rumah Dinas Bupati Lamongan Yuhronur Effendi menjadi salah satu lokasi yang digeledah KPK pada 13 September 2023 dan 14 September 2023 kemarin.

Rumah Dinas Bupati Lamongan yang digeledah KPK itu berkait dengan pengusutan dugaan perbuatan Tindak Pidana Korupsi dalam pembangunan gedung di Pemkab Lamongan periode Tahun 2017 sampai 2019.

Direktur Penyidikan pada Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK Brigjen Asep Guntur Rahayu menyebut, proses penggeledahan tersebut dilakukan untuk mencari bukti-bukti.

Bukti itu berkait dengan dokumen proyek pembangunan gedung di Pemkab Lamongan.

Menurut Asep Guntur Rahayu, pengusutan dugaan perbuatan Tindak Pidana Korupsi di Pemkab Lamongan termasuk kasus baru di KPK.

Hal ini dia utarakan pada 15 September 2023 kemarin.

Baca juga: Penyelidikan KPK di Kementan Sudah Tahap Akhir

”Kasus baru, pembangunan gedung di pemerintah daerah di sana, pemkab berarti ya,” kata Asep Guntur di Gedung KPK.

“Kalau tidak salah, yang menyelenggarakan proyek itu PUPR di sana. Kemudian kantor-kantor lain yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut, termasuk pihak swasta,” ujar Asep.

Asep menambahkan bahwa KPK sedang mengajukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam pengusutan kasus tersebut.

”Belum ada hitungan (kerugian keuangan negara), baru kita ajukan,” tambahnya.

Pelaksanaan penggeledahan yang KPK lakukan itu diketahui menyasar Kantor Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Pemkab Lamongan hingga Rumah Dinas Bupati Lamongan.

Mengutip sejumlah pemberitaan, pengusutan kasus yang KPK lakukan ini berkait dengan pembangunan gedung berlantai tujuh milik Pemkab Lamongan dengan anggaran mencapai Rp 151 miliar.

Baca juga: Dua Mantan Petinggi PT BGR Logistik Indonesia Resmi Ditahan KPK