Menu
Precision, Actual & Factual

Rp120 juta Dana World Bank untuk Bedah Rumah Lampung Timur 2020, Terungkap Dinikmati Kades Asahan

  • Bagikan

KIRKA.COPengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang kembali menggelar persidangan lanjutan perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) atas nama terdakwa Ratno Supriyadi, dalam kegiatan Bedah Rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kabupaten Lampung Timur tahun Anggaran 2020, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi (30/04).

Pada gelaran sidang lanjutannya kali ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan dua saksi ke hadapan Majelis Hakim, diantaranya seorang yang berstatus sebagai Kepala Desa Asahan bernama Junaidi, yang tercatat memimpin salah satu Desa Penerima Bantuan yang dananya sendiri berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Pinjaman Bank Dunia.

Dalam keterangan di kesaksiannya, Junaidi pada akhirnya membenarkan bahwa pada kegiatan Bedah Rumah di Desa Asahan di 2020 lalu, dirinya bersama terdakwa Ratno selaku Koordinator Fasilitator kegiatan BSPS, telah rembuk untuk menentukan toko penyedia bahan material bangunan, dengan keuntungan fee dari toko yang ditunjuk keduanya.

Sementara di keterangannya saat pemeriksaan di hadapan penyidik kejaksaan, Junaidi turut mengakui telah menikmati fee dari toko penyedia bahan bangunan sebesar Rp120.000.000 (Seratus dua puluh juta rupiah), yang aliran dananya sendiri telah dipulangkan seluruhnya ke kas negara dan dititipkan melalui Jaksa pada saat dirinya di periksa sebagai saksi.

Junaidi selaku Kepala Desa Asahan, memang terbukti turut menerima uang fee dari toko bangunan yang ditunjuk oleh dirinya dan terdakwa, yang tentunya penunjukan toko oleh keduanya itu tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan,” ungkap JPU Habi.

“Uang fee yang diakuinya diterima dari toko bangunan sebesar 120 juta rupiah, dan itu telah dikembalikan oleh Junaidi pada saat pemeriksaan di penyidik beberapa waktu lalu,” tutupnya.

Diketahui pada perkara korupsi ini, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ratno Supriyadi selaku Koordinator Fasilitator pada kegiatan BSPS tahap II Kab. Lampung Timur, didakwa melakukan perbuatannya dengan cara membuat dan menentukan harga sendiri untuk pembangunan rumah para Keluarga Penerima Bantuan, yang melebihi harga normal dengan kesepakatan permintaan fee dari setiap bahan material yang ia beli dari toko yang ditunjuk sebagai penyedia bahan, dengan besaran bervariasi dari Rp800 ribu hingga Rp2 juta.

Untuk kegiatan bedah rumah dalam program BSPS sendiri di Kabupaten Lampung Timur yang difasilitasi olehnya diketahui berjumlah 250 unit, dimana kegiatan tersebut dilaksanakan di beberapa desa diantaranya Desa Asahan Kecamatan Jabung yang sebanyak 100 unit, Desa Bungkuk Kecamatan Marga Sekampung sebanyak 50 unit, Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung sebanyak 50 unit, serta di Desa Gunung Mas Kecamatan Marga Sekampung yang sebanyak 50 unit.

Oleh karena perbuatannya tersebut, negara dirugikan sebanyak Rp320 juta, dan terdakwa Ratno pun dijerat oleh jaksa dengan 3 (tiga) dakwaan alternatif yakni Pasal 12 huruf b, Pasal 11, atau Pasal 5 ayat (2) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor, sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 20 tahun, dengan ancaman hukuman pidana denda paling banyak Rp1 miliar.

  • Bagikan