Menu
Precision, Actual & Factual

Qudrotul Ikhwan ‘Lupa’ Soal Izin Tambang di Tanjung Tua. M Yunus: Beliau Manusia Biasa, Wajar Kalau Lupa

  • Bagikan
Qudrotul Ikwhan nantan Kadis PMPTSP Provinsi Lampung, Usai Memberian Kesaksiannya Di PN Tipikor Tanjungkarang dalan perkara korupsi Minerba Lampung Selatan. Foto Eka Putra

KIRKA.COQudrotul Ikhwan selaku orang yang pernah menjabat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung, terkesan tidak memahami terkait Izin Tambang di wilayah Tanjung Tua, Bakauheni, Lampung Selatan, yang dianggap telah menabrak aturan RTRW.

Usai dirinya memberikan kesaksian di hadapan Majelis Hakim dalam persidangan lanjutan perkara korupsi Minerba Kabupaten Lampung Selatan, KIRKA.CO mencoba mengkonfirmasi terkait perizinan perusahaan tambang yang dikalim banyak pihak telah menabrak peraturan tata ruang Pemda Lampung Selatan.

Sebab dalam kesaksiannya di persidangan tersebut, dirinya turut menyatakan bahwa izin pertambangan suatu wilayah akan dikeluarkan segera jika telah sesuai dengan peraturan yang lain termasuk peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Namun saat ditanyai mengenai permasalahan tersebut, mantan Pj. Bupati Pesisir Barat itu pun hanya menjawab bahwa pertanyaan itu bukanlah hal yang tepat jika ditujukan kepadanya, dirinya terkesan tidak tahu menahu terkait izin tambang di wilayah Tanjung Tua.

Padahal menurut beberapa pihak yang memprotes adanya aktivitas perusahaan tambang di wilayah yang diperuntukkan sebagai wilayah pariwisata itu, perusahaan tambang memiliki izin yang dikeluarkan oleh Dinas PMPTSP dimasa dirinya menjabat selaku Kepala Dinas.

“Izin di Tanjung Tua maksudnya gimana?
Mungkin lebih tepat tanya ke Kadis yang sekarang (PTSP), saya sudah satu tahun nggak ada di situ,” ujarnya sembari tersenyum.

M Yunus, Ketua Tim Advokat salah satu Pemilik Lahan terkait Permasalahan Izin Tambang Di Tanjung Tua. Foto Eka Putra

Pernyataan yang disampaikan oleh Qudrotul Ikhwan itu akhirnya ditanggapi oleh M. Yunus selaku ketua Tim Advokasi salah satu pemilik lahan di lokasi tempat aktivitas tambang dilakukan, yang juga turut merasa memaklumi apa yang telah diucapkan oleh mantan Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Lampung tersebut.

“Kalau berkas copy an izin yang ada di saya, terkait tambang itu yang teken (tanda tangan,red) ya pak Kudrotul Ikhwan, mungkin saja beliau lupa, beliau manusia biasa wajar kalau lupa,” ungkapnya melalui sambungan telepon.

Yunus pun memastikan jika dalam mengeluarkan izin pertambangan pihak Pemprov Lampung tidak akan main – main, dan bila kenyataannya izin dikeluarkan tanpa mengindahkan aturan Rencana Tata Ruang Wilayah, maka diduga ada proses verifikasi yang terlewatkan.

“Kalau tidak salah izin itu keluar awal-awal 2020, pasti kalau soal izin ya tidak akan sembarangan dikeluarkan dan sudah sesuai beberapa tahap verifikasi, jika kenyataannya izin keluar terus menabrak aturan RTRW berarti ada proses verifikasi yang lewat atau tidak dilakukan,” imbuhnya.

Diketahui terkait apa yang kini tengah berlangsung di Tanjung Tua, telah banyak pihak yang mengkritisinya lantaran adanya penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi di wilayah yang dijadikan Kawasan Pariwisata Terintegrasi tersebut.

Yang juga peruntukan kawasan itu telah disahkan dengan adanya Memori of Understanding (MoU) antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan PT. ASDP Indonesia (Persero), PT. Indonesian Tourism Development Corporation (PT. ITDC), dan PT. Hutama Karya pada Oktober 2019 yang lalu.

  • Bagikan