Menu
Precision, Actual & Factual

PT Adonara Propertindo Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Lahan Rumah DP 0 Persen

  • Bagikan
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers, Kamis kemarin, 27 Mei 2021. Foto Dok KPK

KIRKA.CO – Kamis, 27 Mei 2021 kemarin, KPK menyampaikan penetapan tersangka dalam kasus yang diduga berpotensi korupsi atas pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur Tahun Anggaran 2019.

Kasus ini sedianya berkenaan dengan apa yang tenar dikenal publik, yakni pembangunan rumah DP 0 Persen. Itu adalah satu dari program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

KPK menegaskan ada 4 tersangka dalam perkara tersebut. Mereka adalah Yoory C Pinontoan (YRC) selaku mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya; Anja Runtuwene (AR) selaku Wakil direktur PT Adonara Propertindo; Tommy Adrian (TA) selaku Direktur PT Adonara Propertindo. Sementara tersangka korporasi  adalah PT Adonara Propertindo.

Penetapan tersangka itu didasarkan pada alat bukti permulaan yang cukup dan penetapan status perkara itu secara resmi naik ke tingkat penyidikan pada 24 Februari 2021.

Hal-hal di atas tersebut diutarakan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers, Kamis kemarin, 27 Mei 2021.

KIRKA.CO melansir ulang keterangan ini merujuk pada data yang dipublikasikan KPK di laman resminya pada Senin, 31 Mei 2021.

Seperti biasa, KPK juga menerakan prosedur normatif pasca adanya penetapan tersangka. Di asus ini, KPK disebut telah memeriksa saksi sebanyak 44 orang.

Dan untuk kepentingan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka YRC selama 20 hari terhitung sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan 15 Juni 2021 di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur.

Melansir dari sejumlah pemberitaan di media siber, Plh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Brigjen Setyo Budiyanto turut andil dalam menjelaskan kronologi perkara.

Dia menjelaskan, perkara bermula saat PD Pembangunan Sarana Jaya yang bergerak di bidang properti tanah dan bangunan bekerja sama dengan PT Adonara Propertindo.

Pada 8 April 2019, disepakati penandatanganan Pengikatan Akta Perjanjian Jual Beli di hadapan notaris yang berlangsung di Kantor PD Pembangunan Sarana Jaya antara pihak pembeli yaitu YRC dengan pihak penjual yaitu AR.

Selanjutnya masih di waktu yang sama tersebut, juga langsung dilakukan pembayaran sebesar 50 pesen atau sekitar sejumlah Rp108,9 Miliar ke rekening bank milik AR pada Bank DKI.

Selang beberapa waktu kemudian, atas perintah YRC dilakukan pembayaran oleh PD Pembangunan Sarana Jaya kepada AR sejumlah Rp43,5 miliar.

Untuk pengadaan tanah di Munjul itu, ia menjelaskan perbuatan yang diduga melawan secara melawan hukum adalah tidak adanya kajian kelayakan terhadap Objek Tanah.

Selain itu, juga tidak dilakukan kajian appraisal dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait.

Beberapa proses dan tahapan pengadaan tanah juga diduga kuat dilakukan tidak sesuai SOP serta adanya dokumen yang disusun secara backdate. Juga adanya kesepakatan harga awal antara pihak AR dan PD Pembangunan Saran Jaya sebelum proses negosiasi dilakukan.

Ia mengatakan atas perbuatan para tersangka tersebut, diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sebesar sejumlah Rp152,5 miliar.

  • Bagikan