Menu
Precision, Actual & Factual

Pro Kontra Tembak Mati Pelaku Begal, Pengacara Tarmizi Pilih Dukung Langkah Polisi

  • Bagikan
Tangkapan Layar Video Dukungan Pengacara Tarmizi Terhadap Tindakan Tegas Terukur Polda Lampung Kepada Pelaku Begal. Foto Eka Putra

KIRKA.CO – Meski sempat mendapat kritik dari beberapa Lembaga penggiat Hak Asasi Manusia atas pernyataan tembak mati bagi pelaku begal dan kejahatan yang meresahkan, dukungan pun tak henti mengalir untuk kinerja Kepolisian Lampung yang salah satunya datang dari Pengacara Tarmizi.

Secara khusus ia menyampaikan kepada KIRKA.CO terkait dukungannya untuk langkah yang diambil Polisi kepada pelaku Curanmor, menurutnya apa yang dilakukan oleh Kepolisian adalah satu bentuk perlindungan bagi masyarakat, yang selama ini telah merasa resah dengan makin maraknya tindak pencurian yang dibarengi dengan kekerasan.

“Saya Tarmizi mewakili Kantor Hukum Tarmizi dan Rekan, mendukung tindakan tegas terukur yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Lampung, yang dilakukan terhadap para pelaku kejahatan yang kini telah meresahkan warga Lampung,” ungkap Tarmizi.

Diketahui sebelumnya, Kapolda Lampung Irjen Pol Hendro Sugiatno, beberapa waktu lalu membuat pernyataan yang turut dimuat dalam pemberitaan di beberapa media, yang menyatakan perintah kepada jajarannya untuk melakukan tindakan tegas tembak mati kepada pelaku-pelaku kejahatan di Lampung.

Namun selain dukungan dari masyarakat, apa yang disampaikan orang nomor satu di Kepolisian Daerah Lampung tersebut, turut menuai kritik salah satunya datang dari LBH Bandarlampung yang selama ini Lembaga Bantuan Hukum tersebut turut konsen dalam isu-isu pelanggaran Hak Asasi Manusia.

LBH Bandarlampung pun turut menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan itu bertentangan dengan Pasal 28D Undang-undang Dasar 1945 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang memberi jaminan agar setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Lembaga Bantuan Hukum Bandarlampung juga menyatakan bahwa pihaknya menduga telah terjadi pelanggaran Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2009, tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Serta Peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam tindakan kepolisian, tembakan yang boleh dilakukan polisi hanya bersifat peringatan dan pelumpuhan bukan menghilangkan nyawa terduga pelaku.

  • Bagikan