Menu
Precision, Actual & Factual

PPKM Darurat di Bandar Lampung harus dengan Kesiapan Matang

  • Bagikan
Kirka.co
"UMKM yang digunakan masyarakat kita masih konvensional, dimana masih butuh mobilisasi masyarakat. Nah ketika mobilitas itu ditahan maka akan berdampak pada UKM tersebut," kata Pengamat Ekonomi Provinsi Lampung, Erwin Oktavianto, Jumat 16 Juli 2021. Foto Istimewa

KIRKA – Penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat paling berdampak pada perekonomian usaha kecil di Kota Tapis Berseri.

“UMKM yang digunakan masyarakat kita masih konvensional, dimana masih butuh mobilisasi masyarakat. Nah ketika mobilitas itu ditahan maka akan berdampak pada UKM tersebut,” kata Pengamat Ekonomi Provinsi Lampung, Erwin Oktavianto, Jumat 16 Juli 2021.

“Meski sekarang sudah zamannya sistem digital atau online, problemnya UMKM ini belum siap untuk beralih ke sistem digital. Sehingga banyak keluhan masyarakat terkait kebijakan PPKM ini,” ujar dia.

Oleh karena itu, PPKM Darurat di Kota Bandar Lampung ini seharushya diiringi juga dengan kesiapan yang matang.

Sebelum dilakukan PPKM pemerintah mesti mensosialisasikan terlebih dahulu, kemudian memberikan solusi kepada Usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang terkena dampak.

“Apapun bantuannya, misalkan bantuan sembako, uang tunai lalu berkerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan kesehatan untuk memberikan pesangon kepada pekerja yang terdampak oleh PPKM, maka itupun solusi,” ujar dia.

Akan tetapi, sekarang ini tidak ada solusi, yang ada hanya tutup menutup UMKM dan masyarakat disuruh bersabar.

“Bersabar seperti apa yang dimaksud ? Kan kalau perut lapar anak nangis mau makan, maka bagaimana cara sabarnya kan nggak bisa. Disuruh minta-minta kan tidak mungkin,” ungkapnya.

Meski ada bantuan beras 10Kg bagi warga miskin dari pemerintah pusat. Ia menilai hal itu belum cukup. Perlu ada tambahan program dari masing-masing pemerintah baik provinsi maupun daerah.

“Masa kita hanya makan dengan nasi aja tidak ada lauknya. Artinya memang pemerintah harus memiliki program sendiri-sendiri dan saling melengkapi dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah,” ujar Erwin.

Jangan justru lanjutnya, yang diberikan bantuan adalah petugas pelaksananya. Dimana mereka itu telah mendapatkan gaji dari dinas atau instansinya masing-masing.

“Satgas itu namanya juga relawan. Seharusnya bantuan itu langsung saja dikasih ke orang-orang yang lebih membutuhkan. Saya kira Satgas itu juga akan memaklumi dimasa darurat saat ini,” pungkas Erwin Oktavianto.

  • Bagikan