Menu
Precision, Actual & Factual

Polda Lampung dan Komisi Yudisial Disorot karena Kasus Korupsi yang Diduga Libatkan Engsit

  • Bagikan
Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad dan Kombes Pol Mestron Siboro saat memberikan keterangan di Mapolda Lampung pada awak media terkait Tipikor PT URM milik pengusaha Engsit, Senin pagi (12/04). Foto Dok Polda Lampung

KIRKA.COKepolisian Daerah Lampung mendapat sorotan dari Masyarakat Peduli Demokrasi Hukum (MPDH) yang digawangi Jupri Karim.

Jupri Karim dalam keterangan tertulis yang diterima KIRKA.CO pada Rabu, 2 Juni 2021 mengulas tentang perkara korupsi yang belakangan ini telah diumumkan ke publik.

Yakni soal kasus dugaan korupsi terhadap pengerjaan jalan Ir Sutami – Sribawono yang menelan biaya Rp 147 miliar. “[…] menelan biaya dari uang uang rakyat,” kata Jupri Karim.

Jupri Karim menerakan keterangan singkat tentang perjalanan perkara tersebut. Untuk diketahui, perkara yang dimaksud Jupri ini termasuk dalam kategori kasus baru. Memang Polda Lampung melalui Subdit III pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) telah menetapkan beberapa tersangka untuk kasus tersebut.

Di antara tersangka itu, Polda Lampung telah menyuguhkan informasi bahwa yang namanya Hengky Widodo alias Engsit atau Koh Engsit dan 4 orang lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka.

Meski begitu, penetapan tersangka tersebut batal berdasarkan hasil putusan praperadilan yang diajukan Engsit ke PN Tanjungkarang.

Berangkat dari hal itu, Jupri Karim dalam keterangan tertulisnya menyoal tentang dukungan kepada Polda Lampung untuk kembali mengusut kasus itu lebih teliti.

”Mendukung Polda Lampung untuk menetapkan kembali Engsit sebagai tersangka dan terus mendalami kasus tersebut sampai tuntas sehingga menimbulkan rasa keadilan di masyarakat,” ujar Jupri Karim.

Selain memberikan dukungan, Jupri Karim juga menyinggung proses-proses praperadilan yang dipimpin hakim tunggal atas nama Jhony Butar-butar. Jupri Karim berharap Komisi Yudisial memeriksa hakim tersebut.

Dalam keterangan tertulisnya ini, Jupri Karim tak menyebutkan secara eksplisit mengapa KY harus memeriksa hakim tersebut.

  • Bagikan