Menu
Precision, Actual & Factual

Perkara Korupsi yang Diduga Libatkan Hengky Widodo di Polda Lampung, SP3 atau Lanjut

  • Bagikan
Ahmad Handoko dan Ari Rachman Nafarin. Foto Istimewa

KIRKA.CO – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) pada Polda Lampung diketahui tengah kembali menindaklanjuti perkara dugaan korupsi yang diduga melibatkan Hengky Widodo atau yang tenar dikenal Ko Engsit.

Pernyataan tersebut tercatat telah diutarakan oleh mantan Direktur Ditreskrimsus pada Polda Lampung Kombes Pol Mestron Siboro.

Hal itu dikemukakannya pasca hakim yang memimpin proses praperadilan –yang diajukan Hengky Widodo– menyatakan penetapan tersangka kepada Engsit dinilai keliru.

Praperadilan itu berlangsung di PN Tipikor Tanjungkarang baru-baru ini.

Tak lama, Kapolri Jendral Listiyo Sigit Prabowo menunjuk AKBP Ari Rachman Nafarin menggantikan jabatan yang diduduki Kombes Pol Mestron Siboro.

Sejak dilantik, penanganan perkara tersebut minim publikasi kepada publik. Mungkinkah Polda Lampung mengambil langkah untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) pada perkara itu?

AKBP Ari Rachman Nafarin menyatakan penanganan perkara dugaan korupsi atas pengerjaan konstruksi Jalan Ir Sutami KM 17 Lampung Selatan hingga Sribawono itu, tetap ditindaklanjuti.

“Kita ingin tetap di jalur hukum. Dengan mempertimbangkan keputusan pengadilan tentang praperadilan beberapa waktu lalu. Saat ini kita sedang meminta pertimbangan dari lembaga yang mengawasi kita,” ungkap dia saat dihubungi KIRKA.CO, Kamis malam, 24 Juni 2021.

Sebelumnya, Ditreskrimsus Polda Lampung telah menetapkan 5 orang tersangka pada perkara dugaan korupsi tadi. Satu di antaranya adalah Engsit.

Terpisah, pengacara Engsit, Ahmad Handoko mengatakan dirinya belum mengetahui secara persis apa perkembangan penanganan perkara kliennya itu.

Keterangannya itu dikaitkan dengan kemungkinan belum terbitnya hasil Perhitungan Kerugian Negara (PKN) dari BPK.

“Mungkin masih menunggu audit BPK. Kan putusan praperadilan (menyatakan_red), penetapan tersangka harus ada audit BPK-nya,” terang Ahmad Handoko.

Handoko menegaskan, hingga kini dirinya belum tahu tentang adanya penerbitan SP3 pada perkara kliennya.

“Sampai saat ini belum ada SP3. Kami belum (melakukan_red) konfirmasi,” terangnya.

Sebagai informasi, penanganan perkara ini dimulai sejak 6 Oktober 2020, lalu dilanjutkan ke penyidikan pada 26 Februari 2021.

Diketahui penyidik telah memeriksa 54 orang saksi dari berbagai pihak. Petugas bahkan telah melakukan penggeledahan di Kantor PT URM milik Engsit.

Anggaran atas proyek infrastruktur ini diketahui berasal dari APBN yang dikucurkan melalui Kementerian PU-PR dengan total nilai pagu sekitar Rp 147,7 miliar.

  • Bagikan