Menu
Precision, Actual & Factual

Penyebab dan Potensi Kerugian Negara Diungkap Fraksi PDIP DPRD Lampung

  • Bagikan
"Sehingga dapat mempengaruhi terhambatnya program dan pada akhirnya akan menimbulkan kerugian-kerugian bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat," kata anggota Fraksi PDIP DPRD Lampung Lenistan Nainggolan saat sidang paripurna Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2020, Kamis 24 Juni 2021. Foto Tama

KIRKA.COFraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung mengakui sependapat dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung.

Karena masih terjadi kelemahan pengendalian internal di Pemprov Lampung, disamping para OPD kurang patuh terhadap perundang-undangan yang berlaku.

“Sehingga dapat mempengaruhi terhambatnya program dan pada akhirnya akan menimbulkan kerugian-kerugian bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat,” kata Anggota Fraksi PDIP DPRD Lampung Lenistan Nainggolan saat sidang paripurna Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2020, Kamis 24 Juni 2021.

Bahkan, kata dia, kalau tidak segera ditindaklanjuti akan mengakibatkan Kerugian Negara. Contoh kongkritnya antara lain :

1. Karena belum seluruhnya penerapan pajak progresif atau pajak kendaraan bermotor, maka Pemprov berpotensi kehilangan pendapatan PKB minimal Rp4.031.617.730.

2. Akibat kurangnya pengawasan maka terdapat kekurangan volume pekerjaan lapis pondasi agregat serta tidak sesuai hasil pekerjaan
aspal dan pengerasan beton semen pada 6 paket peningkatan dan pemeliharaan jalan di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp2.153.399.267. dan mengalami kerusakan sebesar Rp1.129.279.094.

3. Karena kurang cermatnya Perencanaan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor maka mengakibatkan kehilangan potensi
PAD sebesar Rp550.631.282.838.

  • Bagikan