Menu
Precision, Actual & Factual

KPK Mencatat Ada Penambahan Angka Setoran Proyek Dari Wahyu Lesmono

  • Bagikan
JPU KPK Taufiq Ibnugroho dikerumuni pewarta usai ia membacakan surat tuntutan untuk 2 terdakwa dalam perkara korupsi di Dinas PU-PR Lampung Selatan di PN Tipikor Tanjungkarang, Rabu, 19 Mei 2021. Foto Ricardo Hutabarat

KIRKA.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat adanya penambahan besaran setoran fee proyek dan paket proyek yang diterima oleh Wahyu Lesmono selaku anggota DPRD Kota Bandar Lampung periode 2014 sampai 2019.

“Iya,” tegas JPU KPK Taufiq Ibnugroho kepada KIRKA.CO, Rabu, 19 Mei 2021 di PN Tipikor Tanjungkarang.

Penegasan dari Taufiq Ibnugroho ini ia utarakan usai KIRKA.CO mengulas kembali fakta persidangan yang terungkap di dalam kasus korupsi pada Dinas PU-PR Lampung Selatan.

Untuk diketahui, KPK telah dua kali menggarap kasus korupsi atas setoran fee proyek yang berlangsung di Dinas PU-PR Lampung Selatan sejak tahun 2016 sampai dengan 2018.

Pada kasus pertama, KPK tercatat melakukan OTT hingga berujung pada penetapan tersangka kepada Bupati Lampung Selatan periode 2016 sampai 2021 Zainudin Hasan dan kawan-kawan.

Saat kasus pertama disidangkan, Wahyu Lesmono terdaftar sebagai saksi terperiksa yang dihadirkan di ruang persidangan pada PN Tipikor Tanjungkarang, Senin lalu, 17 Desember 2018.

Kala itu ia menyatakan bahwa ia hanya mendapatkan paket proyek di Dinas PU-PR Lampung Selatan dan sepakat untuk memberikan setoran pada tahun 2018.

Nilai paket proyek yang ia terima senilai Rp 7,5 miliar dan harus menyetorkan uang senilai Rp 750 juta.

Di akhir tahun 2020, kemudian KPK menerbitkan penyidikan baru dan kembali menggarap kasus setoran proyek tersebut untuk kedua kalinya. Di perkara ini, KPK menetapkan 2 orang tersangka.

Untuk kedua kalinya, Wahyu Lesmono kembali dihadirkan menjadi saksi terperiksa di ruang persidangan.

Ketika bersaksi, ia diminta menjelaskan ulang proyek yang diterimanya. Dalam kesaksiannya, Wahyu Lesmono kembali menjelaskan tentang proyek yang ia terima di tahun 2018.

Namun kemudian, ia juga membeberkan tentang paket proyek yang ia terima pada tahun 2018.

Dalam kesaksiannya pada Rabu, 7 April 2021, Wahyu Lesmono mengaku telah memberikan setoran senilai Rp 1,4 miliar atas besaran paket proyek sejumlah Rp 7 miliar.

Atas kesaksian Wahyu Lesmono tersebut, fakta sidang yang terungkap adalah Wahyu Lesmono mendapat total paket proyek senilai Rp 14,5 miliar dengan total setoran fee sebesar Rp 2.150.000.000.

Sebagai informasi, bukti bahwa Wahyu Lesmono hanya mengaku menerima paket senilai Rp 7,5 miliar dengan menyetor sebesar Rp 750 juta tertuang dalam surat putusan Zainudin Hasan.

Di sisi lain, KPK telah membacakan surat tuntutan kepada 2 orang terdakwa dalam kasus kedua ini. Pembacaan itu dipimpin langsung oleh Taufiq Ibnugroho.

Dalam tuntutannya, eks Kadis PU-PR Lampung Selatan Hermansyah Hamidi dan eks Kabid Pengairan Dinas PU-PR Lampung Selatan Syahroni dinyatakan bersalah sesuai dengan dakwaan awal.

Pasca pembacaan surat tuntutan tersebut, KPK nantinya akan mencermati kembali fakta persidangan yang muncul selama proses sidang berjalan.

Pencermatan fakta sidang dari awal hingga akhir tersebut, disebut sebagai bagian dari kerja KPK ke depan: dilakukan kembali penyidikan baru atau tidak.

  • Bagikan