Menu
Precision, Actual & Factual

Pemkab Lampung Tengah Digugat Ganti Rp3 Miliar Terkait Sengketa Lahan Gunung Sugih

  • Bagikan
Kirka.co terpercaya dalam memberi kabar
Tangkapan Layar SIPP PN Gunungsugih, Terkait Gugatan PT. Golden Navara Terhadap Pemkab Lampung Tengah. Foto Eka Putra

KIRKA.CO – Sengketa lahan yang terjadi beberapa waktu lalu di Kecamatan Gunungsugih, Lampung Tengah, antara PT Golden Navara dengan seorang warga bernama Nawawi, kini berlanjut ke meja hijau dalam gugatan perdata, yang turut mencantumkan pihak Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sebagai Tergugat di perkara ini.

Gugatan tersebut tercatat dengan Nomor Perkara 20/Pdt.G/2021/PN Gns, dinama Nawawi menjadi pihak Tergugat I, dan pada pihak Tergugat II tertulis Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, c.q Kecamatan Gunungsugih, c.q Kelurahan Komering Agung.

Dalam petitum gugatannya, PT Golden Navara menggugat dan memohonkan diantaranya :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan tanah seluas ±140 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :
a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Sungai Way Tipo dan Tanah Warga.
b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Sungai Way Tipo dan Tanah Warga.
c. Sebelah Barat : berbatasan dengan Sungai Way Tipo dan Tanah Warga.
d. Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Raya Trans Sumatera dan Tanah Warga.
adalah sah secara hukum hak Penggugat.

3. Menyatakan tanah seluas ± 4 Ha hak Penggugat berdasarkan SHGB Nomor 44 dan SHGB Nomor B.60 yang diklaim oleh Tergugat I dengan batas-batas :
a. Sebelah Utara : berbatasan tanah Penggugat.
b. Sebelah Selatan : berbatasan tanah hak Penggugat (Way Tipo).
c. Sebelah Barat : berbatasan dengan Sungai Way Tipo.
d. Sebelah Timur : berbatasan tanah Penggugat.
adalah sah menurut hukum hak Penggugat.

4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

5. Menyatakan alas hak kepemilikan atas tanah Tergugat I yakni Surat Keterangan Tokoh Adat dan Masyarakat Komering Agung tertanggal 08 Agustus 1989 dan Surat Kuasa dari orangtua Tergugat I tertanggal 20 April 2008 di atas tanah hak Penggugat berdasarkan SHGB Nomor 44 dan SHGB Nomor B.60 dan turunannya adalah tidak memiliki kekuatan hukum.

6. Menghukum kepada Tergugat I untuk membayar ganti rugi secara seketika dan sekaligus kepada Penggugat secara materiil karena Penggugat tidak dapat menikmati hasil panen, yang mana jika hasil panen sejak 2014 sampai dengan sekarang, secara materiil jumlah ganti kerugian adalah sebesar:

2014, Panen Buah Pasir dan Tanaman Sawit 4.950 Rp500,- Rp2.475.000,-
2015, Panen Tanaman Sawit 10.800 Rp600,- Rp. 6.480.000,-
2016, Panen Tanaman Sawit 10.800 Rp750,- Rp. 8.100.000,
2017, Panen Tanaman Sawit 14.400 Rp1.000,- Rp. 14.400.000,-
2018, Panen Tanaman Sawit 14.400 Rp1.200,- Rp. 17.280.000,-
2019, Panen Tanaman Sawit 14.400 Rp1.350,- Rp. 19.440.000,-
2020, Panen Tanaman Sawit 14.400 Rp1.745,- Rp. 25.128.000,-
2021, (Januari s/d April) Panen Tanaman Sawit 2.700 Rp2.100,- Rp5.670.000,-
Total kerugian Rp98.973.000,-

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka sudah menjadi kewajiban Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp98.973.000,- (Sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
Kemudian, Para Tergugat juga berkewajiban untuk membayar ganti Kerugian Immateriil sebesar Rp3.000.000.000 (Tiga milliar rupiah) kepada Penggugat karena adanya perkara ini membuat aktifitas Penggugat terganggu.

7. Menghukum kepada Tergugat I untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah dan tanaman kelapa sawit, serta membongkar tanaman kelapa atau tanaman lain yang ditanam oleh Tergugat I atau orang lain atas perintah Tergugat I di atas tanah hak Penggugat berdasarkan SHGB Nomor 44 dan SHGB Nomor B.60 baik secara sukarela maupun dengan secara paksa dengan bantuan aparat keamanan.

8. Menghukum kepada Tergugat II untuk melakukan pembongkaran tugu desa/kelurahan pada SHGB Nomor 67 dan membongkar patok-patok batas yang melampaui batas alam Sungai Way Tipo yang seharusnya menjadi batas antara Kelurahan Komering Agung dengan Kelurahan Gunungsugih Raya dari sebelah utara sampai dengan sebelah selatan yang dilakukan oleh Tergugat II di lokasi tanah hak Penggugat baik secara sukarela maupun dengan secara paksa dengan bantuan aparat keamanan.

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,-/hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini kepada Penggugat, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht) sampai dengan putusan ini dapat dilaksanakan oleh Para Tergugat.

10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan atau secara serta merta (uit voerbaar bij voorraad) walaupun Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari Para Tergugat mengajukan upaya hukum banding atau kasasi.

11. Membebankan biaya perkara menurut hukum kepada Para Tergugat.

12. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Diketahui gugatan ini sendiri telah memasuki agenda persidangannya pada Mediasi di 15 Juni 2021 kemarin, namun Hakim memutuskan Mediasi tersebut gagal dan akan kembali memasuki agenda sidang pertama di Kamis pekan depan 15 Juli 2021.

  • Bagikan