Menu
Precision, Actual & Factual

Pematank Desak Kejati Beri Tuntutan Maksimal Untuk Koruptor Di Masa Pandemi Covid-19

  • Bagikan
Ketua DPP Pematank Suadi Romli

KIRKA.CO – Menanggapi jumlah penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Provinsi Lampung yang mengalami peningkatan di masa pandemi Covid-19 ini, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pergerakan Masyarakat Analisis Kebijakan (Pematank) mendorong pihak Kejaksaan Tinggi Lampung untuk memandang penyelewengan Anggaran di masa Corona tersebut sebagai hal yang semakin memberatkan hukuman.

Hal itu diungkapkan oleh Suadi Romli, selaku Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Pematank usai dirinya melihat data yang ada di dalam situs resmi milik Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang, pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang menunjukkan jumlah penanganan perkara Tipikor di Provinsi Lampung dalam 4 (empat) bulan awal 2021, meningkat hampir 2 (dua) kali lipat dari 4 (empat) bulan awal di 2020 lalu.

Baginya perbuatan korupsi merupakan sebuah tindak kejahatan yang luar biasa, terlebih jika dilakukan pada masa pandemi Covid-19 yang sangat terlihat jika pelakunya tak berhati nurani, sebab ia melakukannya disaat masyarakat se-Indonesia tengah berjuang hidup lantaran banyak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, namun pelaku cenderung tak merasa bersalah memanfaatkan Uang Negara untuk kepentingan pribadi meski disekitarnya tengah mengalami krisis.

Berangkat dari alasan itu, maka Pematank meminta kepada Kejati Lampung untuk melihat hal tersebut sebagai pertimbangan yang memberatkan dalam menentukan tuntutan hukuman, serta mendorong Korps Adhyaksa untuk sesegera mungkin menerapkannya di perkara Korupsi yang kini tengah ditanganinya.

“Kami melihat ada tren peningkatan perkara Korupsi yang disidangkan di pengadilan sekarang ini, yang ironinya ini terjadi saat bangsa sedang berjuang melawan dahsyatnya penyebaran Covid-19 dan tentunya juga berpengaruh dalam jalannya perekonomian di negara ini,” ungkap Romli.

“Perbuatan yang tak bernurani dari para pelaku di masa pandemi Covid-19 ini harusnya jadi pertimbangan untuk Jaksa Penuntut dalam menambah tuntutan masa hukuman, maka Pematank mendorong Kejati Lampung untuk berinisiatif melihat hal tersebut sebagai kejahatan yang luar biasa,” tandasnya.

Diketahui dari penelusuran terbuka KIRKA.CO melalui web resmi milik PN Tanjungkarang, dalam laman SIPP tercatat sejak januari 2021 hingga april, PN Tipikor Tanjungkarang telah mengadili sebanyak 20 (dua puluh) perkara tindak pidana korupsi yang diantaranya sebanyak 2 (dua) perkara ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, dan 18 perkara yang ditangani Kejaksaan Tinggi dan Negeri di Lampung.

Jumlah perkara korupsi yang diadili di PN Tipikor Tanjung Karang tersebut juga turut terlihat mengalami peningkatan yang hampir 2 (dua) kali lipat dibanding awal tahun lalu, yang tercatat sejak januari hingga april 2020 perkara yang ditangani oleh PN Tipikor Tanjung Karang mencapai 13 (tiga belas) perkara, diantaranya sebanyak 3 (tiga) perkara ditangani oleh KPK, dan sebanyak 10 (sepuluh) perkara ditangani oleh Kejaksaan Tinggi dan Negeri di Lampung.

 

Eka Putra

  • Bagikan