KIRKA – Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, ingatkan para Prajuritnya soal netralitas di Pemilu 2024, dengan menyebut enam poin sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.
Baca Juga: JAM Militer Terbentuk Wujud Nyata Sistem Peradilan Terpadu
Hal itu diungkapkan oleh Panglima TNI, pada Selasa 12 September 2023, di Mabes TNI, Jakarta Timur. Dalam gelaran acara pengarahan Panglima TNI berkaitan dengan netralitas Pemilu.
Dimana disebutkan olehnya, beberapa poin dimaksud antara lain, pertama, Prajurit diminta untuk tidak memihak atau memberikan dukungan kepada Partai Politik atau Pasangan Calon.
Selanjutnya ke-dua, yaitu Prajurit tidak memberikan fasilitas atau sarana dan prasarana TNI, sebagai sarana kampanye. Serta poin ke-tiga, Prajurit tidak memberikan arahan kepada keluarga Prajurit/PNS TNI terkait Pemilu.
“Maksudnya ini pengarahan untuk nyoblos Partai apa, itu tidak boleh. Tapi kalau pengarahan yang sifatnya untuk netralitas, untuk tidak gunakan fasilitas, menjaga Pemilu damai, boleh,” jelasnya, dalam penekanan poin ketiga.
Ke-empat, Yudo menyampaikan bahwa Prajurit tidak diperkenankan memberikan tanggapan terhadap hasil hitung cepat dalam bentuk apapun.
“TNI punya satuan siber yang bisa mudah melacak Anggota yang ikut-ikutan mengomentari hasil quick count. Termasuk kepada keluarga, biasanya ada ibu-ibu yang menjelek-jelekkan calon lain, terus Parpol lain. Ini nggak usah, sampaikan ini kepada keluarga, jangan sampai karena istri maupun anak berbuat seperti itu, suaminya yang justru kena teguran, hukuman bahkan mutasi gara-gara itu,” bebernya.
