Menu
Precision, Actual & Factual

Pandangan MAKI Soal Surat Keterangan Mangkir dari Wagub Lampung Chusnunia

  • Bagikan
Koordinator MAKI Boyamin Saiman berencana melayangkan gugatan praperadilan kepada Kejati Lampung. Foto Ricardo Hutabarat

KIRKA.CO – Surat yang ditujukan Wagub Lampung Chusnunia Chalim ke PN Tipikor Tanjungkarang dan KPK menjadi perhatian bagi Koordinator MAKI Boyamin Saiman.

Surat itu pada intinya dikirimkan Chusnunia atau tenar disapa Nunik, sebagai landasan mengapa ia tidak hadir sesuai panggilan hakim ke persidangan korupsi Bupati Lampung Tengah periode 2016-2021 Mustafa.

Sedianya, sesuai jadwal yang telah ditetapkan, Nunik harus hadir ke PN Tipikor Tanjungkarang pada Kamis, 27 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIB.

Tapi kenyataannya, dalam forum persidangan KPK telah menyatakan mengirimkan surat panggilan kepada Nunik, dan belakangan tak hadir tanpa keterangan.

Merujuk pada isi surat Nunik yang telah diberitakan sebelumnya, Boyamin berkomentar.

“Jika berniat hormati hukum maka tetap hadir krn telah ada pemberitaan, alasan surat panggilan terlambat diterima itu hanya dalih aja,” ucap Boyamin saat dihubungi KIRKA.CO, Sabtu, 29 Mei 2021.

Bagi Boyamin, selain sebagai dalih, Nunik tak memiliki prinsip cara berpikir yang ideal dan solutif selayaknya seorang pejabat.

“Sebagai pejabat teladan, mestinya segera melakukan konfirmasi kepada KPK. Apakah betul-betul ada panggilan 3 hari sebelum sidang. Toh Nunik sudah sering dipanggil KPK sehingga tidak mungkin tidak bisa melakukan komunikasi dengan KPK,” jelas Boyamin.

Surat dari Nunik yang berisi keterangan tentang kondisi kesehatannya tak patut dijadikan alasan kepada majelis hakim yang sejak awal telah dinilai Boyamin melakukan terobosan karena telah mau memanggil Nunik dan 4 orang lainnya.

Dalil Boyamin terhadap hakim dapat dilihat dari komentar yang ia lontarkan ketika hakim mengeluarkan surat penetapan untuk memeriksa Vice President PT SGC Lee Purwati Couhault.

Bagi Boyamin, hakim telah berjalan seirama dengan harapan publik dan berlandaskan hukum acara, yaitu terkait kewenangan hakim yang dimaksudkan untuk membuat terang suatu perkara yang bahkan harus lebih terang daripada cahaya.

“Apalagi kemudian menerangkan lagi hamil muda perlu istirahat maka semestinya berkirim suratnya adalah 2 hari sebelum sidang, bukan pada sore hari setelah sidang,” tegas Boyamin.

Boyamin menduga, surat itu ditujukan untuk maksud lain. Maksud lain itu kemudian dijelaskan Boyamin.

“Aku mengira, berkirim surat sore hari adalah sebagai upaya perbaikan citra dikarenakan adanya pemberitaan media online pada siang hari yang bernada negatif atas ketidakhadirannya pada sidang tersebut,” tandas Boyamin.

Diketahui, Nunik akan diperiksa secara konfrontir atas penyebutan saksi-saksi yang mengatakan ia telah menerima uang dari hasil korupsi Mustafa.

Uang itu disebut senilai Rp 1.150.000.000. Nunik sebelumnya sudah pernah diperiksa sebagai saksi di persidangan. Ia hanya mengaku menerima uang Rp 150 juta tapi tidak untuk penerimaan uang Rp 1 miliar.

Adapun sosok yang menyebutkan hal itu dalam persidangan adalah Midi Iswanto. Midi mengaku siap mempertanggungjawabkan keterangannya.

Nunik juga sebelumnya telah menyatakan bahwa keterangan Midi Iswanto adalah bohong belaka.

Kendati demikian, ia tak memberikan respons saat ditanya tentang kesediaannya untuk membuat aduan kepada pihak berwajib atas kebohongan yang diklaimnya telah disampaikan Midi Iswanto di persidangan.

  • Bagikan