Novel Baswedan Colek Presiden Ihwal Putusan MA

  • Bagikan
Kirka.co
Penyidik senior di KPK, Novel Baswedan. Foto: Istimewa

KIRKA – Pegawai KPK nonaktif Novel Baswedan, merespons putusan MA yang menolak uji materi terkait Perkom Nomor 1 Tahun 2021 yang memuat TWK.

Penyidik senior lembaga antirasuah itu mencolek Presiden Jokowi terkait nasib pegawai KPK yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat.

”MA telah buat putusan peg KPK yg tdk lulus TWK mjd wewenang pemerintah. Stlh putusan MK dan MA, jg adanya Banding Administrasi, rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM yg diterima Presiden,selanjutnya tinggal respon bapak Presiden @jokowi. Salam anti korupsi,” tulis Novel Baswedan di akun Twitternya @nazaqistsha pada 9 September 2021.

Baca Juga : Novel: Ombudsman Ungkap Banyak Maladministrasi TWK

Ia menyatakan saat ini sedang menunggu langkah Presiden Joko Widodo, sebagaimana putusan MA. “Mengingat sesuai dengan JR [Judicial Review] dari MA yang menyatakan bahwa tindak lanjut dari TMS adalah domain pemerintah, maka selanjutnya hanya menunggu respons dari Presiden terkait dengan hal ini,” ujar Novel seperti dikutip dari laporan CNN Indonesia.

Sebelumnya, MA menolak permohonan uji materi pegawai KPK nonaktif, Yudi Purnomo dan Farid Andhika, terkait Perkom 1/2021.

Majelis menilai, secara substansial desain pengalihan Pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara mengikuti ketentuan dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan peraturan pelaksanaannya.

TWK, menurut majelis, menjadi salah satu yang diterima sebagai ukuran objektif untuk memenuhi syarat pengisian jabatan tersebut. TWK juga menjadi syarat saat seleksi ASN dan saat pengembangan karier PNS.

Baca Juga : Novel: Aneh Ketika KPK Anggap Koruptor Sebagai Penyintas

Majelis berujar Perkom 1/2021 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu UU 19/2019, PP 41/2020, dan Putusan MK nomor: 70/PUU-XVII/2019, serta Putusan MK nomor: 34/PUU-XIX/2021.

“Mengadili, menolak permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon I: Yudi Purnomo dan Pemohon II: Farid Andhika. Menghukum Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara Rp1 juta,” demikian kutipan yang tertera di situs MA.

  • Bagikan