Menu
Precision, Actual & Factual

Mukhlis Basri Akan Dihadirkan Dalam Persidangan Korupsi Dana APBD Lambar

  • Bagikan

Pemeriksaan Saksi TPK BUMD Lambar di PN Tanjungkarang. Foto Eka Putra 

KIRKA.CO – Eks Bupati Kabupaten Lampung Barat Mukhlis Basri akan segera dihadirkan ke persidangan perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam penyertaan penambahan modal kepada Perusahaan Daerah (PD) Pesagi Mandiri Perkasa tahun anggaran 2016, hal tersebut diungkapkan oleh Riyadi selaku Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lampung Barat usai gelaran sidang lanjutan perkara tipikor tersebut (08/03).

Selain akan menghadirkan Saksi inti lainnya, kepada awak media dalam sesi wawancaranya dirinya mengungkapkan bahwa ia bersama tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan menghadirkan Mukhlis Basri untuk memberikan langsung kesaksiannya di persidangan perkara ini, namun pemanggilan tersebut masih terus diusahakan mengingat yang bersangkutan kini adalah seorang Anggota DPR Komisi I yang sudah barang tentu pemanggilan tersebut melewati prosedur tertentu.

“Pak Muklis Basri masuk ke dalam daftar saksi, tapi untuk pemanggilannya kita lihat lagi nanti karena beliau kan anggota dewan jadi ada prosedur tertentu untuk pemanggilannya,” ujar Riyadi.

Diketahui sebelumnya nama Mukhkis Basri pernah disebut dalam keterangan Saksi Nirlan selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Lampung Barat (2016) dalam gelaran sidang lanjutan februari lalu (15/02), yang menjelaskan seusai pertanyaan dari Majelis Hakim bahwa penyertaan penambahan modal usaha ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut, diperuntukkan sebagai biaya dari proyek pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di wilayah sekincau Lampung Barat, yang merupakan inisiasi dari Kepala Daerah saat itu Mukhlis Basri.

“Apakah pembangunan SPBU di Sekincau itu inisiatif dari Bupati sendiri, dan disampaikan melalui Anda sebagai Sekretaris Daerah Lampung Barat?” tanya Hakim Anggota Gustina.

“Kalau pembangunan SPBU Sekincau itu memang inisiasi Pak Bupati Yang Mulia, tapi bukan melalui Saya namun beliau menyampaikan langsung ke Pejabat waktu diadakan rapat,” jawab Nirlan.

Diketahui rencana pembangunan yang diinisiasi oleh Mukhlis Basri tersebut akhirnya tidak dapat terlaksana, lantaran lahan tersebut rupanya merupakan objek sengketa, dan setelah lahan yang dijadikan lokasi pembangunan SPBU tersebut dimenangkan oleh warga di tahun 2018, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mencabut Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2015 terkait aset Pemkab, dan menggantinya dengan Peraturan Daerah tahun 2018 dimana lahan eks Pasar Sekincau tidak masuk lagi ke dalam aset Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Namun meski telah dihapus dari daftar aset Pemkab, objek lokasi pembangunan SPBU tersebut tidak juga dipindahkan, yang akhirnya menjadi alasan kedua terdakwa Deria Sentosa dan Galih Priadi selaku direktur PD. Pesagi Mandiri Perkasa, untuk mengalihkan kucuran dana tersebut ke usaha lain seperti jual beli kopi , semen dan kayu sehingga mengakibatkan kerugian negara sebanyak Rp3 miliar lebih.

Eka Putra

  • Bagikan