Menu
Precision, Actual & Factual

MAKI Minta Jaksa Agung Copot Kajari Bandar Lampung Abdullah Noer Denny

  • Bagikan
Koordinator MAKI Boyamin Saiman ketika ia berkunjung ke PN Tipikor Tanjungkarang. Foto Ricardo Hutabarat

KIRKAPernyataan Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Abdullah Noer Deny tentang hal yang berkenaan dengan buronan Satono memantik MAKI berkomentar.

MAKI meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin agar mencopot Abdullah Noer Denny dari jabatannya karena dianggap tidak profesional.

“Kejagung harus copot Kajari. Karena yang bersangkutan tidak profesional,” ucap Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada KIRKA.CO, Selasa, 13 Juli 2021.

Ungkapan ini dilontarkan Koordinator MAKI Boyamin Saiman pasca mengemukanya keterangan Abdullah Noer Deny yang menyarankan siapapun agar membuat laporan tentang dugaan menghalangi hingga menyembunyikan keberadaan Satono, mantan Bupati Lampung Timur itu.

“Omongan Kajari ini jelas salah, tidak harus menunggu laporan, ini namanya lempar bola ke laut. Fakta sudah jelas dan wajib Kejaksaan untuk sidik sangkaan sesuai pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi.

Bilang aja tidak mau proses pasal 21. Nggak usah cari-cari alasan menunggu laporan masyarakat. Jangan-lah membodohi diri sendiri, kasihan rakyat yang berharap hukum ditegakkan seadil-adilnya,” timpal Boyamin.

Demikian bunyi yang merujuk pada pasal yang disebutkan Boyamin itu:

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara¬†korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta.”

Ketentuan yang termaktub dalam pasal ini seyogyanya dapat diterapkan pihak kejaksaan sebab terdapat dugaan atau indikasi perbuatan yang menghalangi proses eksekusi terhadap Satono pasca dinyatakan melarikan diri.

“Sebagai bentuk menebus kegagalan dalam menemukan buronan Satono ini, maka kejaksaan harus melakukan upaya menerapkan Pasal 21 UU Tipikor yaitu menghalangi penyidikan termasuk menghalangi penangkapan buron. Itu kan mestinya menghalangi eksekusi sama aja menghalangi penyidikan, itu pasal 21 dan untuk itu harus diproses,” ujar Boyamin.

Belakangan diketahui, buronan kelas kakap atas nama Satono telah meninggal dunia pada Senin, 12 Juli 2021. Sebelum tutup usia, Satono menjalani perawatan medis didampingi pihak keluarganya di rumah sakit di Jakarta.

  • Bagikan