Menu
Precision, Actual & Factual

MAKI Anggap Kejaksaan Main-main di Pengejaran DPO Koruptor Asal Lampung

  • Bagikan
Kirka.co
Kejati Lampung menerakan keterangan tentang pencarian DPO atas nama Satono. Foto Dokumentasi Kejati Lampung

KIRKA – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI mengkritik sikap kejaksaan dalam menangani persoalan yang berkaitan dengan mantan Bupati Lampung Timur Satono.

Soalnya adalah, Satono yang merupakan buronan itu tak kunjung berhasil ditemukan. Alih-alih mengaku beberapa kali melakukan pelacakan, Satono disebut lihai menghilang.

Kajari Bandar Lampung Abdullah Noer Denny memberikan isyarat bahwa terdapat dugaan kebocoran ketika operasi pelacakan dilakukan. Belakangan Satono telah meninggal dunia di Jakarta pada 12 Juli 2021 kemarin.

“Berarti kan sembunyinya hanya di Jakarta sini aja. Dan itu mestinya gampang dilacak dan ditangkap. Dan barangkali (Satono) juga tidak keluar negeri. Persoalannya di sini adalah kenapa pada akhirnya tidak tertangkap? Ya berarti tidak serius kejaksaan mengejar Satono,” ujar Koordinator MAKI Boyamin Saiman baru-baru ini.

Bagi Boyamin, adalah hal yang tidak masuk akal apabila Satono tidak dapat dikejar hingga ditangkap sejak dinyatakan sebagai buronan.

Pandangannya itu berangkat dari penangkapan Sugiharto Wiharjo alias Alay. Dia adalah DPO yang masih satu rangkaian perkara dengan Satono.

Alay pada akhirnya berhasil dikejar dan saat itu diamankan di Bali. Bagi Boyamin, Alay lebih memiliki kemampuan finansial untuk bepergian dibanding Satono.

Namun demikian, Alay yang berpindah-pindah tempat dengan modus mengubah namanya masih tetap dapat ditangkap.

“Alay yang bersembunyi saja bisa ketemu di Bali. Mestinya lebih licin dia karena dia punya duit lebih banyak. Dan nyatanya Alay yang berpindah-pindah dari hotel ke hotel itu nyatanya bisa dilacak,” jelas Boyamin.

Boyamin menambahkan, untuk menebus kegagalan itu, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kejaksaan mestinya menerapkan Pasal 21 UU Tipikor karena terdapat dugaan menyembunyikan Satono.

“Ada indikasi menghalangi buron untuk ditangkap,” terang Boyamin.

Desakan ini ungkap Boyamin perlu dilakukan supaya publik secara luas memahami bahwa siapapun baik anggota keluarga, dapat dikenakan pidana apabila berniat menghalangi penangkapan buronan koruptor.

“Supaya besok menjadi efek jera untuk semua orang. Termasuk anak dan istrinya jangan sampai menyembunyikan buron,” ujar Boyamin.

Apabila hal tersebut tak dilakukan, maka akan ada hal serupa yang terjadi. Bahwa buron atas perkara korupsi akan rentan disembunyikan pihak keluarga.

Apa yang disuarakan Boyamin terkait penerapan Pasal 21 UU Tipikor ini nyatanya direspons Kajari Bandar Lampung Abdullah Noer Denny.

Abdullah mengatakan, apabila terdapat indikasi atau upaya keluarga Satono menyembunyikan dan menghalangi pengejaran buron tersebut, silahkan membuat aduan secara resmi.

Bagi Boyamin, keterangan Abdullah ini dianggap sebagai bentuk tidak adanya profesionalisme kerja sebagai jaksa.

“Tidak harus menunggu laporan. Ini namanya melempar bola ke laut dan jelas salah,” cibir Boyamin.

Mendapati keterangan tadi, Boyamin meminta Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin agar mencopot Abdullah dari jabatannya sebagai Kajari Bandar Lampung.

“Nggak usah cari-cari alasan. Bilang saja tidak mau memproses. Jangan membodohi diri sendiri. Kejaksaan harus mencopot Kajari. Tak perlu ditegur lagi,” tandas Boyamin.

  • Bagikan