Menu
Precision, Actual & Factual

MAKI Akan Bikin Aduan ke Dewas KPK Ihwal Pemanggilan Bos PT SGC Purwati Lee

  • Bagikan
Koordinator MAKI Boyamin Saiman tampak diwawancarai jurnalis di PN Tipikor Tanjungkarang pada Kamis, 15 April 2021. Foto Ricardo Hutabarat

KIRKA.COKoordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman berencana membuat laporan atau aduan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Rencana ini menjadi agenda yang akan dilakoni Boyamin Saiman, apabila ternyata terdapat dugaan kekeliruan-kekeliruan terhadap proses penegakan hukum yang dijalankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap perkara suap dan gratifikasi eks Bupati Lampung Tengah (Lamteng).

Proses penegakan hukum yang dimaksud Boyamin secara spesifik berkait dengan penanganan agenda persidangan kasus Mustafa di PN Tipikor Tanjungkarang, terlebih pada konteks penghadiran Vice President PT Sugar Group Companies (SGC) Purwati Lee.

Menurut Boyamin, informasi yang ia terima dari seorang jurnalis media cetak di Lampung, nama Purwati Lee sedianya terdaftar sebagai saksi yang harusnya diperiksa pada Kamis, 8 April 2021.

”Nanti itu kan bisa diaudit, benar atau tidak penghadiran nama itu. Saya hadir ke PN Tanjungkarang ini, dalam rangka memenuhi rasa penasaran saya, dengan harapan ada saksi yang dihadir yaitu Purwati Lee. Karena berdasarkan kabar, dia diundang pada Kamis kemarin,” kata Boyamin Saiman di PN Tanjungkarang, Kamis, 15 April 2021.

”Biasanya, saksi yang tidak bisa hadir, minta penundaan untuk kemudian hadir pada sidang berikutnya. Saya mencoba aktif untuk memastikan itu. Saya akan menanyakan hal ini kepada KPK, adakah panggilan secara resmi atau tidak. Kalau pun kemudian tidak hadir, apa konsekuensi selanjutnya? Kan berdasar KUHAP, kalau tidak menghadiri panggilan sebanyak 2 kali, biasanya kan dilakukan upaya paksa,” timpal dia.

Rencana-rencana tersebut ujar Boyamin Saiman bisa jadi tidak dilakoninya, apabila ada penjelasan dari KPK terkait panggilan saksi kepada Purwati Lee.

“Saya berharap bila memang sudah dipanggil, ya dipanggil lagi, kalau tidak hadir ya dilakukan upaya paksa dan meminta penetapan kepada hakim terkait upaya paksa itu. Kan gitu loh,” terangnya.

Sepemahaman Boyamin Saiman, pemanggilan kepada seseorang untuk bersaksi tersebut menjadi kewenangan dari Deputi Penindakan KPK Karyoto dan Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto. Ia menyatakan, aduan tersebut tidak hanya dialamatkan kepada dua orang tadi. Tapi juga kepada Pimpinan KPK.

”(Secara spesifik, MAKI akan mengadukan siapa ke Dewas KPK?) Ya bisa ke semuanya. Pimpinan juga bisa. (Karena) Tidak mengawasi, tidak mengontrol, tidak menegur misalnya,” tandas dia.

Diketahui, nama Purwati Lee memang menjadi sosok yang selalu disebut-sebut di dalam proses persidangan Mustafa. Terlebih bila hal itu terkait dengan sisi mahar politik yang terdapat di dalam perkara Mustafa.

Mustafa sebelumnya mengaku telah menyiapkan Rp 18 miliar sesuai dengan kesepakatannya dengan eks Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim. Mustafa berharap DPW PKB dan DPP PKB memberikan dukungan perahu partai politik ketika mencalonkan diri pada Pilgub Lampung 2018.

Namun dalam perjalanannya, kesepakatan tersebut diingkari sebab berdasarkan pengakuan saksi bernama Musa Zainudin dan Mofaje Caropeboka, PT SGC atau sosok Purwati Lee telah memberikan uang setidak-tidaknya senilai Rp 40 miliar atau Rp 50 miliar kepada Ketum PKB Muhaimin Iskandar.

Saat kasus Mustafa berada pada tingkat penyidikan, KPK menduga penerimaan suap dan gratifikasi Mustafa turut mengalir untuk biaya mahar politik.

 

Ricardo Hutabarat

  • Bagikan