Menu
Precision, Actual & Factual

KPK Sedang Bersandiwara Bila Tidak Tindaklanjuti Fakta Sidang Lamteng

  • Bagikan
Pimpinan KPK. Foto Istimewa

KIRKA.COKetua DPP Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pergerakan Masyarakat Analisis Kebijakan (Pematank) Suadi Romli menilai KPK era Firli Bahuri dkk sedang bersandiwara.

Konteks penilaian ini dikaitkan Suadi Romli dengan proses pelaporan fakta sidang tentang perkara korupsi eks Bupati Lampung Tengah Mustafa yang telah disampaikan JPU kepada pimpinan KPK.

Menurut Romli, proses perjalanan perkara korupsi ini sedianya ditangani oleh KPK secara “berlapis” ketika di tahap penyidikan.

“Kan di awal penyidikan, KPK tidak hanya mentersangkakan Mustafa atas suap dan gratifikasi. Tapi juga memeriksa saksi-saksi yang dikategorikan memiliki pengetahuan tentang mahar politik,” ujar Romli saat dihubungi KIRKA.CO, Sabtu, 8 Mei 2021.

“Dari situ bisa kita bikin kesimpulan, perkara Mustafa ini berlapis. Maka ketika Mustafa disidangkan atas suap dan gratifikasi, bisa dikatakan KPK juga sedang melengkapi pemberkasan atau penyelidikan terkait mahar politik Pilgub Lampung 2018,” tambahnya.

Diketahui, sejak awal penyidikan, KPK memang menyebutkan pemeriksaan kepada eks Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim dan eks Wakil Bupati Lampung Utara Sri Widodo dimaksudkan untuk mencari pengetahuan terkait mahar politik.

Konteks pemeriksaan ini ungkap Romli, memang punya kaitan langsung dengan perkara Mustafa.

Di satu sisi, sambung Romli, hal-hal yang berkaitan dengan mahar politik tersebut punya korelasi dengan kasus Mustafa.

“Dari apa yang terjadi di dalam proses sidang kan jelas. Publik bisa melihat sebenarnya KPK sedang melakukan pulbaket untuk nantinya membuka perkara baru. Perkara yang tidak linier dengan korupsi dari fee proyek Bina Marga,” jelas Romli.

“Makanya bisa kita sebut, KPK sedang bersandiwara kalau kemudian tidak ada pengembangan perkara dari kasus Mustafa ini. Besar kemungkinan akan ada pengembangan. Tapi ya itu tetap tergantung kepada KPK, mau atau tidak,” timpalnya.

Diketahui, berdasar pada fakta sidang di perkara Mustafa, hal yang berkaitan dengan mahar politik selalu dikaitkan dengan PT SGC, Ketum DPP PKB Muhaimin Iskandar, eks Ketua DPD Hanura Lampung Sri Widodo dan eks Wasekjen DPP PKB Chusnunia Chalim.

Di akhir proses pemeriksaan saksi-saksi, JPU KPK menjelaskan alasan-alasan mengapa masih tetap konsisten memintai keterangan pengurus DPW NasDem Lampung Foni Renata terkait mahar politik dan hal yang berkaitan dengan PKB, Partai Hanura serta PT SGC.

Menurut JPU KPK, hal itu dijadikan sebagai penguatan keterangan-keterangan sebelumnya yang menyebutkan keterlibatan PKB, PT SGC, Partai Hanura hingga Purwati Lee.

Tak hanya JPU KPK, majelis hakim pun terlihat masih konsisten menggali pengetahuan Foni yang mengetahui “kotak Pandora” dari proses Pilgub Lampung 2018.

Sedikitnya 4 majelis hakim yang melakoni penggalian hal tersebut. Anggota majelis hakim bernama Siti Insirah terlihat tidak mengajukan pertanyaan kepada Foni Renata.

Di satu sisi, terdapat 2 anggota majelis hakim yang menggantungkan proses lanjutan atas fakta aliran mahar politik kepada KPK sebagai lembaga yang berwenang.

 

  • Bagikan