Menu
Precision, Actual & Factual

KPK Petakan 8 Area Intervensi Pemda Untuk Cegah Korupsi

  • Bagikan
KPK dan BPKP memperbarui PKS tentang Koordinasi Pencegahan TPK Pemerintah Daerah (Pemda). Penandatanganan PKS dilakukan Deputi Bidang Korsup KPK Herry Muryanto dan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Dadang Kurnia, di Jakarta. 20 April 2021. Foto Dok KPK

KIRKA.COKPK dan BPKP memperbarui PKS tentang Koordinasi Pencegahan TPK Pemerintah Daerah (Pemda). Penandatanganan PKS dilakukan Deputi Bidang Korsup KPK Herry Muryanto dan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Dadang Kurnia, di Jakarta. 20 April 2021.

Herry Muryanto menjelaskan KPK sedang melakukan pemetaan 8 area intervensi Pemerintah Daerah.

“KPK memetakan 8 area intervensi Pemerintah Daerah yang menjadi fokus pencegahan korupsi, yaitu Perencanaan dan Penganggaran APBD, PBJ, Perizinan, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Manajemen Aset Daerah, Optimalisasi Pajak Daerah dan Tata Kelola Keuangan Desa,” ujar Herry Muryanto.
“Ruang lingkup PKS mencakup Korsup Pencegahan TPK pada implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan & pembangunan daerah berbasis elektronik, sistem informasi pengawasan keuangan desa, optimalisasi pendapatan asli daerah & pengelolaan barang milik daerah,” imbuh Deputi Bidang Korsup KPK Herry Muryanto.

Pencegahan TPK pada penanganan Covid-19 oleh Pemda, perlu adanya peningkatan Kapabilitas APIP Pemda, rapat koordinasi pengawasan intern keuangan & pembangunan pemda & penilaian maturitas Penyelenggaraan SPIP Pemda.

Pelaksanaan PKS akan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan pendampingan, monitoring, evaluasi implementasi seluruh ruang lingkup kerja sama. PKS mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

 

Poltak Simbolon /Rls KPK

  • Bagikan