Menu
Precision, Actual & Factual

KPK Jawab Pertanyaan Publik Soal Kinerja Penanganan Gratifikasi Lampung Utara

  • Bagikan
Plt Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri menegaskan bahwa tidak adanya informasi terbaru mengenai progres penanganan perkara dugaan gratifikasi tak melulu dapat disimpulkan karena munculnya polemik TWK di KPK. KPK ia tegaskan bekerja seperti biasa. Foto Istimewa

KIRKA.CO – Plt Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri memberi respons dan menjawab pertanyaan publik atas kinerja lembaga antirasuah itu dalam menangani perkara dugaan gratifikasi.

Perkara tersebut merupakan pengembangan yang dilakukan KPK dari perkara korupsi Bupati Lampung Utara periode 2019-2024 Agung Ilmu Mangkunegara.

Sejak Mei awal, KPK hanya memberikan informasi tentang penanganan perkara itu. Informasinya meliputi pemeriksaan saksi-saksi sejumlah 14 orang.

Setelahnya, informasi terbaru tak diperbaharui lagi oleh KPK. Atas hal di atas ini, Ali Fikri angkat bicara.

Kepada KIRKA.CO, Selasa, 8 Juni 2021, Ali Fikri mengatakan bahwa kerja-kerja KPK terhadap penanganan perkara dan polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) di KPK tak ada kaitannya.

Menurut Ali Fikri, polemik tersebut tak dapat dijadikan alasan mengapa KPK belum memperbaharui informasi penanganan perkara dugaan gratifikasi tadi.

“KPK telah memiliki sistem dan struktur kerja yang baik. Kerja-kerja KPK sama sekali tidak ditentukan¬†orang perorang secara individual,” ujar Ali Fikri.

“Namun oleh tim yang terdiri dari beberapa orang pegawai KPK dengan pengawasan dari atasan langsungnya,” tambah dia.

Penjelasan Ali Fikri ini diutarakan untuk merespons kabar tentang adanya seorang penyidik dalam tim yang menangani perkara dugaan gratifikasi tadi, tidak lolos tes TWK.

Ali Fikri menambahkan penjelasannya tentang informasi ringkat tentang Satuan Tugas (Satgas) di KPK yang bergerak di bidang penindakan hingga koordinator wilayah untuk menguatkan dalil lembaga antirasuah itu.

“Satgas dibentuk terdiri dari 5 sampai 6 orang baik di penindakan, pencegahan, kordinator wilayah, pendidikan dan peran serta masyarakat dan bidang-bidang yang lain di KPK,” timpal Ali Fikri.

“Bahkan dalam 1 perkara bisa terdiri dari 2 satgas yang menyelesaikannya. Sehingga apabila ada anggota Satgas yang berhalangan maka penanganan perkara maupun program-program kerja KPK lainnya tentu masih tetap berjalan,” tandas dia.

Berangkat dari penjelasan di atas, Ali Fikri menegaskan bahwa kabar tentang mandeknya penanganan perkara di KPK karena polemik TWK tak benar adanya.

“Seluruh kerja-kerja KPK berjalan seperti biasanya,” katanya.

Penulis: Ricardo HutabaratEditor: Ricky RH
  • Bagikan