Menu
Precision, Actual & Factual

KPK Apresiasi 21 Instansi Patuh LHKPN

  • Bagikan
21 Instansi Patuh LHKPN. Sumber Official Facebook KPK RI

KIRKA.CO – Rabu (24/02), melalui Official Facebook milik Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) mengabarkan kepada publik 21 instansi yang telah memenuhi 100 persen kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dengan status kelengkapan dianggap lengkap.

Atas kepatuhan kelengkapan LHKPN 21 instansi itu, KPK memberikan apresiasi pada 24 Februari 2021, dengan mengumumkan pada publik. Seperti Redaksi Kirka.co kutip dari laman resmi KPK RI.

KPK juga mengapresiasi inisiatif instansi yang memajukan tenggat waktu pelaporan dengan beragam sanksi administratif untuk mendorong kepatuhan pelaporan.

Ini menunjukkan komitmen dan langkah awal pencegahan korupsi untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas Penyelenggara Negara.

KPK telah melakukan verifikasi atas laporan yang disampaikan dan juga telah mengumumkannya pada laman elhkpn.kpk.go.id. Untuk #KawanAksi yang merupakan Wajib Lapor, ayo laporkan hartamu paling lambat 31 Maret 2021.

21 Instansi itu adalah :
1. Pemkab Tapanuli Selatan (693 WL)
2. Pemkab Karo (334 WL)
3. Pemkot Gorontalo (213 WL)
4. Pemkab Boyolali (204 WL)
5. Pemkab Bombana (193 WL)
6. Pemkab Tapanuli Utara (99 WL)
7. DPRD Kab Brebes (50 WL)
8. DPRD Kab Boyolali ( 45 WL)
9. Pemkab Sanggau (44 WL)
10. DPRD Tapanuli Selatan (35 WL)
11. DPRD Halmahera Selatan (30 WL)
12. DPRD Kab Soppeng (30 WL)
13. DPRD Kab Alor (30 WL)
14. DPRD Kota Gorontalo (25 WL)
15. DPRD Kota Barru (25 WL)
16. DPRD Kota Prabumulih (25 WL)
17. DPRD Kab Pulau Morotai (20 WL)
18. DPRD Kab Nias Barat (20 WL)
19. PD Kab Pati (8 WL)
20. PDAM Tirta Berkah Kab Pandeglang (1 WL)
21. PT Cemani Toka (1 WL)

Menanggapi pengumuman KPK ini, Rabu (24/02), Ketua Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Pergerakan Masyarakat Anti Korupsi (PEMATANK) Suadi Romli melalui pesan WhatApp turut memberikan apresiasi atas kepatuhan para WL dalam pelaporan LHKPN.

“Langkah ini wajib ditiru dan ikuti oleh para Penyelenggara Negara dan instansi yang ada di Provinsi Lampung, agar menjadi kesadaran bahwa asal usul dan jumlah harta kekayaan mereka dapat direkam publik,” jelasnya

“Pejabat Penyelenggara Negara harus menjadi agen transparansi dan pelopor kepatuhan, agar terbentuk budaya bersih dari korupsi dan jauh dari keinginan menyembunyikan jumlah sesungguhnya kekayaan mereka,” lanjut Romli.

“PEMATANK optimis melalui Gerakan Sosial dan Kebudayaan yang sejalan dengan Tagline Kalau Bersih Kenapa Risih , sinergi KPK dengan Kelompok Agama dan Ormas Kebudayaan akan menciptakan Budaya Malu di pejabat bila tidak melaporkan harta mereka,” pungkas Suadi Romli.(Rls)

  • Bagikan