Menu
Precision, Actual & Factual

KPK: Aliran Uang ke Oknum Polisi dan Kejaksaan di Lampung Tak Dibebankan ke Eks Bupati Lamteng

  • Bagikan
Kirka.co
Eks Bupati Lampung Tengah Mustafa. Foto Istimewa

KIRKA.CO – Mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa sebelumnya didakwa KPK atas pasal kombinasi –sesuai dengan ketentuan hukum terkait perbuatan suap dan atau gratifikasi.

Setelahnya, KPK dalam pembacaan surat tuntutannya menyatakan Mustafa telah terbukti bersalah secara sah melanggar ketentuan hukum yang termaktub pada Pasal 12 a dan Pasal 12 B pada UU Tipikor, sesuai dengan yang dituangkan dalam surat dakwaan.

Saat didakwa, total penerimaan suap dan atau gratifikasi yang diterakan pada surat dakwaan Mustafa adalah sekira Rp 65 miliar.

Kembali ke dalam surat tuntutan. Setelah dinilai terbukti, JPU KPK meminta hakim agar Mustafa dipidana penjara selama 5 tahun serta diminta untuk membayar Uang Pengganti (UP) senilai Rp 24,6 miliar.

KPK menyatakan, jika dalam waktu yang ditentukan UP tadi tidak dibayar, maka konsekuensinya adalah, akan dilakukan penyitaan aset. Sebelum itu, KPK disebut terlebih dulu melakukan penelusuran terhadap aset milik Mustafa.

Hal ini diutarakan Taufiq Ibnugroho –JPU KPK yang diutus untuk membawa berkas perkara Mustafa ke PN Tipikor Tanjungkarang– kepada KIRKA.CO, Kamis, 24 Juni 2021.

KIRKA.CO bertanya kepada Taufiq Ibnugroho terkait fakta persidangan aliran uang ke oknum kepolisian dan kejaksaan di Polda Lampung dan Kejati Lampung.

Dalam fakta persidangan, sejumlah saksi dan terdakwa Mustafa telah mengaku bahwa ada uang berupa jatah bulanan ke oknum kepolisian dan kejaksaan.

Uang itu diberikan melalui Erwin Mursalin, anggota Polda Lampung. Erwin yang merupakan anggota Brimob ini disebut-sebut bertugas sebagai ajudan Mustafa.

Kendati telah diakui Mustafa dan saksi lainnya, Erwin memang tidak mau mengaku. Ia yang pernah diperiksa di Baintelkam Mabes Polri itu, malah membantah.

Jumlah uang yang diketahui berdasarkan fakta persidangan adalah, ke ‘Timbangan’ –kode untuk setoran Mustafa ke oknum kejaksaan– senilai Rp 1,5 miliar.

Dan ke ‘Police’ –kode untuk setoran Mustafa ke oknum kepolisian– senilai Rp 5,5 miliar.

Melihat adanya aliran uang yang seyogyanya bersumber dari pungutan ijon proyek itu, apakah KPK membebankan hal tersebut ke Mustafa?

Taufiq Ibnugroho menjawab, bahwa hal tersebut tidak dibebankan kepada Mustafa.

Diketahui, Mustafa sendiri mengaku telah diperiksa oleh Kejaksaan Agung terkait pemberian setoran yang bersumber dari hasil tindak pidana korupsi itu.

Hanya saja, ia tidak pernah diperiksa oleh Mabes Polri. Keterangan terkait ini diutarakannya saat menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa di pengadilan baru baru ini.

  • Bagikan