Hukum  

Korupsi Dana PKH, Eks Bendahara Dinsos Bandar Lampung Siti Khomiyati Dipenjara

Korupsi Dana PKH, Eks Bendahara Dinsos Bandar Lampung Siti Khomiyati Dipenjara
Terdakwa perkara korupsi dana PKH Dinsos Bandar Lampung, Siti Khomiyati. Foto: Eka Putra

KIRKA – Lantaran dinilai telah terbukti melakukan korupsi terhadap dana insentif Petugas PKH, Eks Bendahara Dinsos Bandar Lampung Siti Khomiyati dipenjara selama dua tahun.

Baca Juga: Terdakwa Korupsi Dana PKH Bandar Lampung Dituntut Bui

Putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim PN Tipikor Tanjungkarang, yang diketuai oleh Hakim Hendro Wicaksono, dalam gelaran sidang lanjutannya yang dilaksanakan pada Rabu siang 24 Mei 2023.

Dimana kali ini, hakim menyatakan Terdakwa Siti Khomiyati telah terbukti dengan unsur penyalahgunaan wewenang, untuk memperkaya diri sendiri, dengan melakukan korupsi dana insentif para Petugas Program Keluarga Harapan.

Serta dana Bantuan Pangan Non Tunai pada Dinsos Kota Bandar Lampung di Tahun Anggaran 2020 lalu, yang mengakibatkan kerugian pada keuangan negara mencapai Rp162.620.000 (Seratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Maka Hakim pun memutuskan untuk menjatuhkan hukuman pidana terhadapnya, sesuai dengan yang diatur dan diancam pada Pasal 3, Juncto Pasal 18 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor.

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor.

“Mengadili. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Siti Khomiyati dengan pidana penjara selama dua tahun. Denda Rp100 juta subsidair dua bulan kurungan,” ucap Hendro Wicaksono, bacakan surat putusannya.

Baca Juga: Rismawansyah Didakwa Korupsi Dana PKH Pesawaran Rp192 Juta

Hakim juga turut menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa tersebut, untuk membayar sejumlah Uang Pengganti sebesar Rp162.620.000 (Seratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Yang dibayarkan dengan cara dititipkan melalui Bendahara Dinas Sosial Kota Bandar Lampung untuk dikembalikan kepada para pihak yang berhak. Dengan subsidair yakni hukuman penjara selama satu tahun.

Atas putusan yang dibacakan Majelis Hakim kali ini, Jaksa menyatakan pikir-pikir selama tujuh hari kedepan, untuk menyatakan banding atau terima.

Sebab selain penjatuhan hukuman yang lebih ringan, terdapat pula perbedaan penerapan Pasal terhadap Siti Khomiyati, antara tuntutan JPU dengan putusan Hakim.