Menu
Precision, Actual & Factual

Kejati: Penanganan Dugaan Korupsi Bosda & JKN Ditangani Kejari Way Kanan

  • Bagikan
Kasi Penkum Kejati Lampung Andre W Setiawan

KIRKA.CO – Terkait dugaan kasus Tindak Pidana Korupsi pada dana Jaminan Kesehatan Nasional dan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Way Kanan yang baru – baru ini diadukan oleh masyarakat ke Kejaksaan Tinggi Lampung, telah dilakukan tahap verifikasi dan dikembalikan penanganannya ke Kejaksaan Negeri Way Kanan.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Lampung, Andrie W. Setiawan kepada KIRKA.CO saat dikonfirmasi melalui sambungan telephone Kamis (06/05), yang menjelaskan bahwa penanganan dugaan kasus korupsi tersebut telah diserahkan ke daerah yang menjadi lokasi perbuatan dugaan tindak pidana korupsi, namun dengan catatan bahwa penanganan kasus tetap dalam pantauan pihak Kejati Lampung untuk setiap perkembangannya.

“Aduan masyarakat yang didaftarkan ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejati Lampung terkait dugaan korupsi di Kabupaten Way Kanan tersebut, telah kami verifikasi dan kami serahkan kembali ke Kejaksaan Negeri Way Kanan untuk penanganannya,” terang Andrie.

“Namun dalam hal ini pihak Kejati Lampung tetap memantau setiap perkembangan penanganan kasus tersebut,” tegasnya.

Diketahui dua aduan masyarakat ke Kejati Lampung tersebut diantaranya terkait dugaan korupsi terhadap penggunaan dana untuk kegiatan pelayanan kesehatan melalui JKN tahun anggaran 2019, dengan nilai anggaran sebesar Rp16.981.130.505,80 (Enam belas miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta seratus tiga puluh ribu lima ratus lima rupiah koma delapan puluh sen).

Yang dalam pelaksanaannya diduga dana tersebut digunakan untuk membayar premi kepada perusahaan asuransi tanpa berdasar pada mekanisme dan ketentuan kerjasama yang tertuang di dalam kontrak pihak ketiga selaku penyedia jasa.

Serta terhadap dan Bosda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Way Kanan tahun anggaran 2019 dengan nilai Rp57.418.880.000 (Lima puluh tujuh miliar empat ratus delapan belas delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), yang pada pelaksanaan penerimaan bantuannya masing – masing sekolah sebanyak 298 Sekolah Dasar dan 63 Sekolah Menengah Pertama membuka rekening untuk menampung pencairan dana tersebut.

Yang diduga rekening-rekening sekolah sebanyak itu pada kenyataannya belum diusulkan oleh Disdikbud Kabupaten Way Kanan, dan disinyalir tidak ada kerjasama di atas materai antar Pemerintah Kabupaten Way Kanan dengan Bank sehingga tidak ada kejelasan terkait pengaturan mekanisme pengelolaan rekening.

  • Bagikan