Menu
Precision, Actual & Factual

Kejati Lampung Bakal Digugat Praperadilan oleh MAKI Terkait Kasus Petinggi Lampung

  • Bagikan
Koordinator MAKI Boyamin Saiman berencana melayangkan gugatan praperadilan kepada Kejati Lampung. Foto Ricardo Hutabarat

KIRKA.COKejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung nampaknya harus siap menghadapi Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. Sebab ia akan memperlakukan hal yang sama kepada KPK kepada Kejati Lampung dalam hal melakukan gugatan praperadilan.

“Saya atau MAKI akan mengajukan gugatan praperadilan terhadap kasus itu,” ungkap Boyamin Saiman saat dihubungi KIRKA.CO, baru-baru ini.

Kasus yang dimaksud Boyamin Saiman ini menyoal penyidikan sangkaan korupsi atas penetapan honorarium Tim Raperda maupun Rapergub Evaluasi Rancangan APBD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung TA 2015. Jika dilihat dalam laman resmi Kejati Lampung, penanganan kasus ini dikategorikan sebagai penyidikan umum.

Kendati disebut telah dilimpahkan ke APIP, namun keterangan di dalam web tersebut belum juga dinyatakan benar telah dilimpahkan ke APIP. Di sana hanya tertulis keterangan bahwa penyidik masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi.

Boyamin menilai, proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejati Lampung tidak berjalan sesuai dengan KUHAP. Sebab, Kejati Lampung diketahui telah melimpahkan penyidikan kasus tersebut ke APIP.

“Karena sudah penyidikan, nggak bisa diserahkan ke APIP. Konteks penyerahan kepada APIP itu kan, ketika hal-hal di dalamnya masih berkenaan dengan penyelidikan. Ketika proses penyelidikan ternyata tidak ada unsur pidananya, baru dilimpahkan ke sana (APIP). Tapi kalau sudah penyidikan, ya nggak bisa lagi. Karena penyidikan itu pengertiannya, dilanjutkan atau dihentikan. Dilimpahkan ke APIP itu nggak ada, nggak ada alasannya,” terang Boyamin Saiman. ”Harusnya adalah, dilakukan uji ke persidangan,” timpalnya.

Bagi Boyamin Saiman, pelimpahan kasus ke APIP di tingkat penyidikan agaknya ‘‘lucu”. ”Kalau niatnya diserahkan ke APIP ya pada saat tahap penyelidikan. Kalau sudah penyidikan, ya nggak bisa,” jelas dia.

Boyamin Saiman di satu sisi semakin yakin untuk melakukan gugatan praperadilan, sebab, perkara dugaan korupsi tersebut sebelumnya telah melewati penerbitan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang berkali-kali.

“Dan lagi kalau sudah beberapa kali terbit Sprindiknya, artinya kan itu sudah serius. Harus dibawa ke pengadilan. Kalau tidak, saya minta agar kasus itu diambilalih sama KPK,” imbuh Boyamin.

Pada 4 September 2020, Kejati Lampung melalui Kasidik pada Aspidsus Rolando Ritonga menyatakan tidak ada perbuatan tindak pidana korupsi dalam perkara ini. Hal ini disampaikan dia sembari membawa-bawa BPK, yang ia nyatakan bahwa BPK tidak mendapati adanya kerugian negara.

Bagi Kejati Lampung, kata Rolando Ritonga, perkara ini hanya berorientasi pada urusan administrasi saja sehingga tidak perlu lagi ditindaklanjuti dan diputuskan untuk dilimpahkan kepada APIP.

Kembali ke Boyamin. Penerbitan Sprindik yang dimaksud Boyamin Saiman tadi itu, di antaranya: Surat tertanggal 30 November 2016 dengan Nomor: Print-05/N.8/Fd.1/11/2016 yang kemudian diperpanjang pada tanggal 15 Maret 2017 dengan Nomor: Print-13/N.8/Fd.1/03/2017.

Kemudian, pada tanggal 28 April 2017 dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor:Print-03/N.8/Fd.1/04/2017 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-09/N.8/Fd.1/06/2017 tanggal 08 Juni 2017.

KIRKA.CO bahkan pernah mendapat penjelasan tentang penanganan perkara korupsi ini dari Kasidik pada Aspidsus Kejati Lampung Tedi Nopriadi.

Menurut dia, jaksa penyidik tengah menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari BPK. “Kalau kerugian negara (dalam perkara ini_read), itu kan masih versinya BPK. Itu kan masih sumir. Masih kalimatnya pemborosan. Angka (Rp2,3 miliar lebih_read) itu dari BPK,” katanya.

Tedi Nopriadi menegaskan bahwa perkara yang diselidiki kejaksaan sejak tahun 2017 itu masih ditindaklanjuti dan sudah beberapa kali diulas di kantor Kejaksaan Agung.

Dengan sendirinya menurut dia, perkara ini dipantau oleh Kejaksaan Agung. Tak hanya itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun turut mengetahui tentang penyidikan perkara ini, kata Tedi Nopriadi.

“Secara periodik kami melaporkan ke Kejaksaan Agung, khususnya kepada Jampidsus cq Dirdik. Kami membuat laporan perkembangan penyidikan secara rutin dan bahkan beberapa kali kami melakukan gelar perkara, ekspos di Kejaksaan Agung. Perkara ini juga kami laporkan ke KPK saat SPDP terbit. Jadi semua kinerja kami terpantau oleh pusat, sifatnya sentralistik. Kami semua dalam pantauan,” jelasnya, 20 Februari 2020.

Diketahui, berdasarkan honorarium dari APBD dengan Nomor:1.20.1.20.03.000051, jatah honororium tim penyusunan raperda sebesar Rp770.000.000 dan Rp1.060.500.000 untuk tim evaluasi raperda.

Besaran nilai DIPA Sekdaprov Lampung TA 2015 telah disetujui dan disahkan DPRD Provinsi Lampung.

Berdasarkan Pergub No. 72 Tahun 2014, honorarium untuk tim/panitia pelaksanaan kegiatan ditetapkan:
1. Pengarah/Pembina/Penasehat sebesar Rp350.000.
2. Penanggungjawab Rp300.000.
3. Koordinator Rp250.000.
4. Ketua/Wakil Ketua Rp250.000.
5. Sekretaris Rp200.000.

Namun, honorarium untuk tim/panitia pelaksanaan kegiatan berubah menjadi:
1. Pengarah/Pembina/Penasehat sebesar Rp6.000.000/orang/bulan.
2. Penanggungjawab Rp5.000.000/orang/bulan.
3. Koordinator Rp4.500.000/orang/bulan.
4. Ketua/Wakil Ketua Rp4.000.000/orang/bulan.
5. Sekretaris Rp3.500.000/orang/bulan.

 

Ricardo Hutabarat

  • Bagikan