Menu
Precision, Actual & Factual

Kata Eks Pimpinan KPK Soal Proses Penanganan Kasus Wisata Tegal Mas yang Dikelola Thomas A Riska

  • Bagikan
Pimpinan KPK periode 2015 sampai 2019 Saut Situmorang. Foto: Istimewa

KIRKA.COWisata Tegal Mas yang dikelola Thomas Azis Riska di Pulau Tegal, Pesawaran, Lampung sesungguhnya terindikasi bermasalah.

Hal itu diketahui berdasarkan kegiatan penindakan yang dilakukan KPK; Biro Korwas PPNS Mabes Polri, KLHK; KKP; dan ATR/BPN pada 2019 silam.

Salah satu di antara tim yang menjalankan proses penindakan tersebut ialah Saut Situmorang, pimpinan KPK periode 2015 sampai 2019. Tim itu sedianya tergabung dalam wadah GNP-SDA. Dimana wadah itu dikoordinir oleh KPK. Tujuannya lebih kepada penyelamatan Sumber Daya Alam (SDA).

KLHK kala itu menyebut terdapat 2 indikasi pelanggaran hukum; pertama telah masuk pada tahap penyidikan yang diduga dilakukan PT TMT (singkatan untuk Tegal Mas Thomas); persoalan kedua masih tahap penyelidikan.

Namun hingga kini perjalanan penegakan hukum dari kasus tersebut, belum juga masuk ke tahap uji di pengadilan.

Selain itu, sejumlah pimpinan tertinggi pada lembaga penegak hukum di Lampung acap kali diketahui berkunjung ke Pulau Tegal tersebut, dan tampak akrab dengan pengelola wisata tadi: yakni Thomas Azis Riska.

Dimintai tanggapannya terkait apa yang tampak dan terjadi, Saut Situmorang mengaku telah lelah. Ia tidak menjelaskan lelah apa yang dimaksud. ”Lelah lah. Seolah negeri kepulauan ini milik gue sendiri,” ketusnya saat dihubungi KIRKA.CO, Selasa, 30 Maret 2021.

Saut Situmorang diketahui turut menancapkan banner berisi keterangan bahwa benar telah terdapat indikasi pelanggaran yang dilakukan pengelola wisata bahari tersebut.

Saut bahkan turut menancapkan tanda tersebut persis di pulau tersebut. Yang menandakan, perluasan lahan pada pulau tersebut memang tidak seharusnya dilakukan pihak pengelola. “Capek. Start up ku cukup lah pasang tiang pancang,” imbuhnya lagi.

Diketahui, penyidik yang melakukan proses penegakan hukum tersebut dipegang oleh PPNS pada Direktorat Penegakan Hukum KLHK. Biro Korwas PPNS Mabes Polri pun turut andil dalam proses penegakan hukum tadi.

Ditanya terkait hal itu, KIRKA.CO belum mendapat jawaban dari Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto. Padahal, Kapolri Jendral Listiyo Sigit Prabowo kepada KIRKA.CO telah memberikan saran agar menanyakan hal itu secara teknis kepada Kabareskrim.

Ricardo Hutabarat

  • Bagikan