Menu
Precision, Actual & Factual

Kasus Korupsi yang Dibahas Ketika Komisi III Kunker di Kejati Lampung

  • Bagikan
Foto bersama Komisi III DPR RI ketika Kunker di Kejati Lampung. Foto: Dokumentasi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

KIRKA.CO – Sebelum berkunjung ke Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung dalam rangka Kunjungan Kerja (Kunker), Komisi III DPR RI menyiapkan pertanyaan.

Pertanyaan tersebut berkaitan dengan permintaan penjelasan dari Kepala Kejati Lampung Heffinur, berkenaan dengan data penanganan perkara tindak pidana khusus dan tindak pidana umum yang menjadi perhatian masyarakat.

Terutama yang terkait dengan upaya optimalisasi pendapatan negara dan kesejahteraan rakyat.

Demikian pula, data mengenai perkara yang masih menjadi sisa dan apa yang menjadi hambatan dalam penanganan perkara tersebut.

Keterangan yang KIRKA.CO tampilkan tentang jenis pertanyaan Komisi III DPR ini, sedianya tertuang dalam dokumen Kunker Komisi III ke Provinsi Lampung Pada Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021.

Kunker Komisi III DPR ini sebenarnya berlangsung pada Rabu lalu, 17 Februari 2021.

Hanya saja KIRKA.CO terpaksa mempublikasikan terkait hal ini karena dokumen tertulis tentang isi Kunker tersebut baru didapat pada Kamis, 17 Juni 2021.

Dokumen tertulis yang didapat KIRKA.CO ini menampilkan jawaban yang disediakan oleh Kepala Kejati Lampung Heffinur kepada Komisi III.

Jawaban yang tertuang dalam laporan Kunker Komisi III DPR ke Provinsi Lampung itu di antaranya adalah:

Potongan gambar yang menerangkan tentang tiga perkara korupsi yang dibahas ketika Komisi III DPR RI melakukan Kunker ke Kejati Lampung pada Februari 2021 lalu.

Adapun jumlah penanganan perkara tindak pidana khusus yang menjadi perhatian
masyarakat, terutama yang terkait dengan upaya optimalisasi pendapatan Negara dan
kesejahteraan masyarakat, adalah sebagai berikut:

1) Dugaan tindak pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD) PT LJU yang dilakukan dalam tahun 2016, 2017 dan 2018 sebesar Rp.30.000.000.000.

2) Dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran belanja Tugas Perbantuan dari Kementrian Pertanian tahun 2017 dengan total pagu anggaran lebih kurang sebesar Rp.140.000.000.000.

3) Dugaan pemerasan / penerimaan hadiah oleh Plt Inspektur Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020.

Perihal keabsahan dokumen milik DPR RI yang didapat KIRKA.CO ini telah dicoba dikonfirmasi kepada salah satu anggota Komisi III DPR yang berkunjung ke Kejati Lampung saat itu.

Sampai kabar ini dipublikasikan, salah satu anggota Komisi III DPR RI itu belum memberikan respons kepada KIRKA.CO pada Jumat, 18 Juni 2021.

  • Bagikan