Menu
Precision, Actual & Factual

Kabareskrim Bungkam Ihwal Bagaimana Penanganan Kasus Wisata Tegal Mas di Tangan Biro Korwas PPNS

  • Bagikan
Bareskrim Polri. Foto Istimewa

KIRKA.CO – Ketika proses penegakan hukum berlangsung di Pulau Tegal tepatnya pada 6 Agustus 2019 lalu, Mabes Polri diketahui juga turut dilibatkan.

Esensi dari proses penegakan hukum itu tepatnya berkait dengan indikasi pelanggaran hukum atas pengelolaan tempat wisata Tegal Mas oleh Thomas Azis Riska.

Keterlibatan Mabes Polri di sini diwakilkan oleh mantan Karo Korwas PPNS Brigjen Pol Prasetijo Utomo.

Terdapat dua kali penancapan banner yang berisi keterangan bahwa pengelolaan tempat wisata di Pulau Tegal diduga melanggar aturan.

Pelaksanaan atas penancapan banner tersebut disaksikan langsung Prasetijo Utomo bersama dengan jajarannya.

Setidaknya berdasarkan keterangan KLHK, ada tiga UU yang dapat dikenakan kepada terduga pelaku. Yakni:

(1) Pasal 98 dan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 10 M;

(2) Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 500 juta; dan

(3) Pasal 73 ayat (1) huruf g jo Pasal 35 ayat (1) dan/atau Pasal 75 jo Pasal 16 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 10 M.

Saat peristiwa berlangsung, terdapat dua buah pelanggaran yang terjadi dan dijelaskan oleh KLHK mewakili KPK, Mabes Polri, ATR/BPN, dan KKP. Satu kasus masuk dalam tahap penyidikan, dan satu kasus lagi masuk tahap penyelidikan.

Berjalan nyaris 2 tahun, 2 buah kasus itu tak ada lagi kelanjutan. Hingga detik ini, KLHK tak memberikan respons atas pertanyaan terkait bagaimana kelanjutannya.

KIRKA.CO menanyakan ihwal penanganan kasus yang turut melibatkan Biro Korwas PPNS Mabes Polri tersebut kepada Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto.

Sedikitnya KIRKA.CO sudah bertanya tentang hal itu kepada Komjen Pol Agus Andrianto lewat pesan tertulis ke aplikasi Whats App-nya.

Meski demikian, Kabareskrim belum memberikan respons.

KIRKA.CO sekurang-kurangnya pada Jumat, 26 Maret 2021, mencoba menanyakan hal senada kepada salah satu anggota Polri yang dulu turut hadir dalam pelaksanaan penegakan hukum di Pulau Tegal tersebut.

Ia adalah salah satu mantan Polri yang diketahui KIRKA.CO bertugas pada Biro Korwas PPNS Mabes Polri.

Dia mengaku tidak dapat memberikan penjelasan lebih jauh.

Lewat pesan tertulis pada aplikasi Whats App, ia menyarankan agar hal tersebut ditanyakan ke pejabat baru di Biro Korwas PPNS Mabes Polri.

Ricardo Hutabarat

  • Bagikan