Menu
Precision, Actual & Factual

Jaksa Kejari Way Kanan Layangkan Banding Atas Vonis Korupsi yang Rendah

  • Bagikan
Gedung PN Tipikor Tanjungkarang Tempat Dilaksanakannya Proses Peradilan Terdakwa Perkara Korupsi Dana Desa Atas Nama Kasdilah. Foto Eka Putra

KIRKA.CO – Jaksa Penuntut dari Kejaksaan Negeri Way Kanan yang menyidangkan perkara korupsi dana desa atas nama Terdakwa Kasdilah resmi melayangkan banding atas Vonis hakim yang dibacakan pada Senin 31 Mei 2021 lalu.

Melalui sambungan telephone Senin 7 Juni 2021, kepada KIRKA.CO Achmad Rismadhani selaku Jaksa Penuntut pada perkara tersebut, menjelaskan bahwa Banding yang dilayangkan tersebut telah resmi didaftarkan ke Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang Jumat 4 Juni 2021 kemarin.

“Banding telah resmi kami daftarkan ke PN Tanjungkarang Jumat 4 Juni 2021 kemarin, poin banding kami ya terhadap Vonis Hukuman yang lebih rendah dari tuntutan,” ungkap Dhani.

Diketahui untuk perkara ini Majelis Hakim memberikan putusan kepada Terdakwa Kasdilah dengan Vonis Hukuman pidana penjara selama dua tahun, dan dikenakan pidana denda sejumlah Rp50 juta, dengan subsidair denda yaitu penjara selama tiga bulan.

Vonis tersebut jauh dibawah tuntutan Jaksa yang dibacakan sebelumnya, yang menuntut Kasdilah untuk menjalani hukuman pidana penjara selama empat tahun, dengan denda sebesar Rp200 juta, dengan subsidair denda yakni hukuman penjara selama tiga bulan.

Dalam perbuatannya, Kasdilah yang berstatus sebagai Pendamping Lokal Desa, didakwa telah bekerjasama dengan Wahid Maulana yang diketahui merupakan seorang yang berstatus sebagai Kepala Kampung dan telah mendapatkan vonis penjara dari Majelis Hakim pada gelaran sidang sebelumnya.

Ia membantu Wahid Maulana dengan peranan membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, serta membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang diketahui tugas tersebut di luar dari wewenang Pendamping Lokal Desa.

Kasdilah pun bersedia turut membantu Wahid membuatkan Surat Pertanggung Jawaban serta Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Dana Desa, dengan hanya dijanjikan upah sejumlah uang rokok dan uang lelah, meskipun berkas pertanggung jawaban tersebut diketahuinya tidak sesuai dengan realisasi di Kampung yang ia dampingi.

  • Bagikan