Menu
Precision, Actual & Factual

Izin Tak Kunjung Terbit Berujung Gugatan, Yusdianto : Itu Indikasi Pembangkangan Pemprov Lampung

  • Bagikan
Pengamat Hukum Dr.Yusdianto,SH,MH. Foto Istimewa

KIRKA.COPengamat Hukum Universitas Lampung (UNILA) Dr. Yusdianto angkat bicara terkait gugatan yang dilayangkan oleh PT Mitra Properti Seindo terhadap Kepala Dinas (Kadis) Lingkungan Hidup Provinsi Lampung tentang permasalahan izin UPL-UKL yang tak kunjung diterbitkan meski telah menunggu satu tahun.

Ia menuturkan bahwa polemik yang terjadi ini bahkan hingga adanya gugatan yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang, mengindikasikan bahwa adanya kerugian yang dialami pihak oleh penggugat semasa permohonan izin Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL – UPL) tak digubris.

“Pihak PT Mitra Properti Seindo dalam hal ini sudah sampai mengambil langkah hukum dengan adanya gugatan ke PN Tanjungkarang, ini berarti sudah ada kerugian yang dialami selagi menunggu dan terus menunggu izin UKL- UPL diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung,” ujar Yusdianto (16/04).

Selain itu pengajar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNILA ini menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung tersebut merupakan sebuah “Pembangkangan” terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dimana dalam hal ini Pemerintah Daerah seharusnya adalah perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat yang kini telah memutuskan kemudahan sistem perizinan demi menarik investor guna menciptakan lapangan pekerjaan baru dan juga telah tertuang dalam Undang-undang Omnibus.

“Apa yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Lampung itu dalam mempersulit izin adalah sebuah bentuk “Pembangkangan” terhadap apa yang sedang dilakukan Pemerintah Pusat, Dinas yang merupakan wajah Pemerintah Provinsi Lampung itu tidak menjalankan kewajibannya sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat,” imbuhnya.

“Seharusnya dalam hal ini setiap perizinan itu dipermudah, terlebih di masa pandemi covid sekarang, setiap investasi pasti bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru yang tentunya akan mengurangi angka pengangguran, harusnya antara Pusat dan Daerah dapat berjalan selaras, itu juga sudah tertuang di dalam Undang-undang Omnibus terkait kemudahan mendapatkan izin,” sambungnya.

Melihat apa yang dialami oleh PT. Mitra Properti Seindo yang menunggu terbitnya izin sejak 2020 kemarin, Doktor lulusan Universitas Padjadjaran ini turut menyinggung Slogan Lampung Berjaya yang disuarakan oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, menurutnya kenyataan ini tak seiring sejalan dengan apa yang menjadi moto dalam kepemimpinan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Lampung tersebut sejak ia menjabat menjadi orang nomor satu Lampung pada 2019 lalu.

Ia pun menilai saat ini Pemerintah Provinsi Lampung harus bercermin dan memperbaiki diri, terlebih seluruh izin kini dapat diurus melalui satu pintu dan bisa secara online, ini menjadi hal yang seharusnya mempermudah masyarakat dalam berinvestasi bukan malah menjadi masalah baru karena sistem yang terkesan makin ruwed, dirinya pun mendorong Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, untuk segera melakukan evaluasi terhadap bawahannya demi mengutamakan rakyat, serta agar masalah yang sama tidak terulang kembali.

“Kenyataan yang kita lihat sekarang jelas berbanding terbalik dengan slogan Lampung Berjaya yang selalu diucapkan oleh Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, jika izin saja sulit dikeluarkan bagaimana bisa berjaya, orang mau investasi kan jadi sulit di sini” ungkapnya.

“Lagi pula sekarang kan dalam hal mengurus izin sudah satu pintu, bisa online juga, harusnya bisa mempermudah masyarakat bukan malah makin jadi sulit, saya rasa Pemprov Lampung musti bercermin ke daerah lain, ini harus ada yang dirubah, Gubernur harus segera Evaluasi perangkat bawahannya terutama Dinas Lingkungan Hidup yang kini sedang digugat di pengadilan” tutupnya.

Sementara diketahui persidangan gugatan PT. Mitra Properti Seindo terhadap Kadis Lingkungan Hidup Lampung tersebut, dijadwalkan akan mulai digelar perdana pada Rabu mendatang (21/04), yang direncanakan akan digelar di ruang R.Soebekti dengan agenda pembacaan petitum dari pihak Penggugat.

Eka Putra

  • Bagikan