Menu
Precision, Actual & Factual

Imbas Saksi Bakar Dokumen di Perkara Korupsi yang Ditangani Kejati Lampung

  • Bagikan
Saksi bernama Rinawati di perkara korupsi yang ditangani Kejati Lampung mengaku telah membakar dokumen. Perbuatannya itu dikritik oleh hakim. Sejumlah pihak kemudian mengkritik kinerja penyidik yang hanya menetapkan Rinawati sebagai saksi di dalam perkara tersebut. Foto Ilustrasi pembakaran dokumen

KIRKA.CO – Kamis kemarin, 3 Juni 2021, seorang saksi di PN Tipikor Tanjungkarang mengaku telah membakar dokumen yang masih berkaitan dengan perkara korupsi.

Perkara ini menyoal dugaan penggelapan penerimaan pajak atas Mineral Bukan Batuan dan Logam (MBLB) di Pemkab Lampung Selatan.

Ada 4 orang terdakwa dalam perkara yang diduga menilep sekira Rp 2 miliar. Uang itu harusnya menjadi PAD bagi Pemkab Lampung Selatan. Keempat terdakwa ini bertugas pada BPPRD Lampung Selatan.

Saksi yang membakar dokumen itu adalah Rinawati. Seorang wanita dengan jabatan Bendahara Disperindag Lampung Selatan.

Atas pengakuannya itu, hakim yang menyidangkan kasus ini jengkel dan menyebut Rinawati dinilai layak untuk jadi tersangka.

Kelayakan itu dinilai berdasarkan aturan hukum yang jelas untuk menjerat seseorang karena telah membakar dokumen terkait catatan pembayaran para wajib pajak di Disperindag.

Ia juga dinilai telah memberikan kesaksian yang berbelit-belit dan seolah memerankan sosok pahlawan kesiangan.

Kelakuan Rinawati disorot. Misalnya oleh Koordinator MAKI Boyamin Saiman. Ia melihat ketidakwajaran apabila Rinawati serta kelakuannya yang demikian hanya ditetapkan sebagai saksi.

Teranyar, Rinawati harus membayar perbuatannya tadi. Sebabnya Ketua Umum DPP Pematank Suadi Romli telah berkirim surat ke beberapa instansi.

Surat itu ditujukan dengan maksud dan penekanan agar misalnya Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung bersikap profesional.

Suadi Romli mengaku telah berkirim surat ke Kejati Lampung; Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto; Inspektorat Lampung Selatan; dan Disperindag.

Pengakuan atas pengiriman surat itu disampaikan Romli kepada KIRKA.CO pada Selasa malam, 8 Juni 2021.

Di surat itu, ada beberapa poin yang diterakan Romli. Di antaranya mendesak penetapan tersangka kepada saksi berinisial RWT (Rinawati_red) karena patut diduga menghalangi penegakan hukum dan melanggar ketentuan hukum pada Pasal 21 UU Tipikor.

Juga diduga telah melakukan perusakan terhadap barang bukti dan merupakan perbuatan yang dilarang dan memiliki sanksi pidana sesuai Pasal 233 KUHP.

“Surat yang kami kirimkan ke pihak Kejaksaan sampai Bupati itu, sebenarnya sudah ada di tangan masing-masing di Senin kemarin,” ujar Romli saat dihubungi KIRKA.CO.

Romli menjelaskan alasan atau maksudnya mengirimkan surat tersebut. “Kan faktanya sudah jelas di persidangan kemarin. Kami mewakili publik mau menyampaikan aspirasi dan partisipasi. Supaya ke depan hal yang begini tak terjadi. Pihak kejaksaan harusnya lebih tegas, jangan seolah tebang pilih,” tambahnya.

Romli juga turut menerakan keterangan tambahan di balik pengiriman surat tersebut.

“Kejadian yang begini juga sudah pernah terjadi. Ini minimal jadi catatan. Harapan kita adalah kejaksaan setidaknya serius terhadap hal beginian,” ucapnya.

Sebelumnya juga, pihak kejaksaan hanya menetapkan status saksi kepada Novrida Nyunyai. Ia adalah saksi atas perkara korupsi atas Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Dinkes Lampung Utara.

Novrida dalam proses persidangan menyatakan telah membakar dokumen. Namun demikian, ia hanya dijadikan sebatas saksi.

  • Bagikan