Menu
Precision, Actual & Factual

Gugatan Kepada Kadis Lingkungan Hidup Lampung Masuk Agenda Mediasi

  • Bagikan
PN Tanjungkarang. Foto Eka Putra

KIRKA.CO – Gugatan Perdata yang dilayangkan oleh PT. Mitra Properti Seindo terhadap Kepala Dinas (Kadis) Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Syahrudin Putra, telah dimulai babak persidangannya di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang, dan kini perkara tersebut memasuki agenda mediasi antar kedua pihak.

Setelah Petitum gugatan perdata dibacakan pada Rabu kemarin (21/04), Hakim memutuskan untuk mengadakan mediasi antara pihak penggugat PT. Mitra Properti Seindo dan pihak tergugat Kadis Lingkungan Hidup Prov. Lampung, yang di mediasi oleh Hakim Hendro Wicaksono.

Diketahui PT. Mitra Properti Seindo terpaksa melayangkan gugatannya ke Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Karang terhadap Kepala Dinas (Kadis) Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, lantaran tak kunjung diterbitkannya izin Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL – UPL) oleh Dinas Lingkungan Hidup meski telah mendaftarkan permohonan sejak 2020 lalu.

Gugatan kepada Kadis Lingkungan Hidup yang kini dijabat oleh Syahrudin Putra tersebut, tercantum di dalam klasifikasi gugatan perdata pada situs resmi milik PN Tanjung Karang dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dengan Nomor Perkara 45/Pdt.G/2021/PN Tjk, yang didaftarkan secara resmi pada Rabu lalu (07/04) dengan pihak penggugat PT. Mitra Properti Seindo, serta pihak tergugat yaitu Kadis Lingkungan Hidup Prov. Lampung.

Dari data yang KIRKA.CO terima, permasalahan izin UKL-UPL yang dimohonkan oleh PT. Mitra Properti Seindo kepada Dinas Lingkungan Hidup Lampung tersebut, ialah terkait pengelolan pariwisata pantai, yang akan baru bisa dilakukan jika izin UKL-UPL tersebut segera terbit.

Pada kolom data umum SIPP di perkara ini, petitum gugatan dari pihak Penggugat terlihat sebanyak 4 (empat) poin diantaranya :
– Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
– Menyatakan Tergugat (Kadis Lingkungan Hidup) telah melakukan perbuatan melawan hukum.
– Menghukum Tergugat menerbitkan izin UKL/UPL yang diminta Penggugat.
– Membebankan biaya perkara kepada Tergugat.

 

Eka Putra

  • Bagikan