Menu
Precision, Actual & Factual

Gubernur yang Berwenang Nonaktifkan Wabup Lampung Tengah

  • Bagikan
Kirka.co terpercaya dalam memberi kabar
"Iya, kita mendukung langkah penonaktifan itu," kata Anggota Komisi I DPRD Lampung Watoni Noerdin, Jumat 2 Juli 2021. Foto Tama

KIRKA.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung mendukung sikap Gubernur Lampung Arinal Djunaidi yang menonaktifkan Ardito sebagai Wakil Bupati Lampung Tengah.

“Iya, kita mendukung langkah penonaktifan itu,” kata Anggota Komisi I DPRD Lampung Watoni Noerdin, Jumat 2 Juli 2021.

Menurut dia, penonaktifan itu merupakan kewenangan dari Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, mengingat jabatan tersebut berada diatas satu tingkat ketimbang Bupati atau Walikota.

“Dia dinonaktifkan bukan oleh Bupati-nya, dia gak ada kewenangan. Karena yang ada kewenangan menonaktifkan itu, minimal satu tingkat diatasnya, yakni Gubernur itu,” ungkap dia.

“Kecuali, misalnya gubernur membuat instruksi untuk menonaktifkan yang ditindaklanjuti oleh Bupati, itu benar. Tapi kalau Bupati yang menonaktifkan itu tidak benar secara ketatanegaraan,” jelas dia.

Langkah ini, kata dia, menunjukan bahwa aturan hukum tidak mengenal status dari orang tersebut.

“Ini yang menjadi penting. Kita akan menunjukan ke publik bahwa hukum harus diberlakukan kepada siapapun,” tegas dia.

“Jadi hukum itu tidak pandang bulu seperti yang katanya tajam kebawah tumpul keatas itu harus diluruskan,”jelas dia

Terkait sanksi, kata dia, penyidikan yang dilakukan oleh Polda Lampung akan disinergikan dengan aturan protokol kesehatan.

“Kalau memang dia melanggar, itu bukan kealfaan artinya disengaja, jelas hukumannya, bisa kena penjara. Kalau dalam perda itu hukumannya 1 tahun penjara. Sanksi denda dan sanksi kerja sosial,” ujar dia.

“Sanksi kerja sosial ini kan menarik kalau dia Ardito disuruh nyapu di Lampung tengah. Artinya tidak menjadi haram bagi siapapun dia.
Ketika dia memang melanggar aturan yang mengamanahkan demikian, itu bisa dilakukan,” tegas dia.

Saat disinggung apakah bakal mempengaruhi roda pemerintahan jika Ardito dikenakan sanksi penjara, ia menegaskan bahwa hal tersebut tidak akan mempengaruhi kinerja Bupati Lamteng Musa Ahmad dalam menjalani roda pemerintahan.

“Artinya gini sekalipun orang nomor satunya itu kan ada pelimpahan kewenangan ke wakil. Kalau wakil berbuat kesalahan maka orang nomor satu dan sekda masih ada, jadi tidak jadi persoalan itu,” ungkap dia.

“Dulu seperti Wendi Melfa pernah memerintah sendirian di Lamsel, artinya itu bisa berjalan dan tidak mempengaruhi kinerja,” tegas Watoni Noerdin.

  • Bagikan