Menu
Precision, Actual & Factual

Gindha Ansori Wayka Apresiasi Perintah Kapolri Berantas Premanisme khususnya di Lampung

  • Bagikan
Direktur Law Firm Gindha Ansori Wayka - Thamaroni Usman & Rekan

KIRKA.CO – Langkah cepat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan menginstruksikan Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk memberantas Pungli dan Premanisme di Indonesia mendapat apresiasi dari Direktur Law Firm Gindha Ansori Wayka – Thamaroni Usman & Rekan.

“Pihak Kepolisian yang begitu dekat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat secara luas diharapkan mampu mengambil tindakan yang tepat dalam menyikapi Pungli dan Premanisme di tengah masyarakat yang berlangsung selama ini,” kata Gindha Ansori, Direktur Law Firm Gindha Ansori Wayka – Thamaroni Usman & Rekan, Minggu 13 Juni 2021.

Di Provinsi Lampung, tepatnya di Rawa Pitu Kabupaten Tulangbawang, ia mengaku mendapat informasi bahwa sebuah Koperasi yakni Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama (Koperasi SUSB) yang bekerjasama dengan PT Perkebunan Negara (PTPN VII) tidak dapat (terhambat) memanen buah sawit karena diduga ada oknum mantan Ketua Koperasi SUSB mengerahkan sejumlah orang untuk melakukan panen sawit secara melawan hukum.

“Semoga dapat segera ditindak untuk kenyamanan masyarakat di Provinsi Lampung, khususnya dikalangan petani sawit dapat menikmati hasilnya sesuai dengan jaminan hukum atas Warga Negaranya,” kata dia.

“Hal ini tercantum dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, jangan sampai negara yang berdiri atas hukum ini, harus kalah dan menyerah dengan sekelompok orang yang memaksakan kehendaknya secara melawan hukum dalam negara berkedaulatan hukum ini,” tegas dia.

Operasi pihak Kepolisian yang dilakukan terhadap tindakan pungli dan premanisme menjadi hal yang penting untuk didukung oleh semua lapisan masyarakat.

Namun, sambung dia, harapannya dalam proses implementasi penertiban atau operasi, hendaknya tidak dilakukan secara “musiman”, mengingat tindakan pungli dan premanisme ini ada di dalam nafasnya kehidupan bermasyarakat.

“Tindakan Pungli dan Premanisme merupakan tindakan kejahatan tersendiri di tengah masyarakat, selain itu tindakan ini dapat memberikan dan menjadi faktor penyumbang atau pemicu terjadinya tindak pidana lainnya, sebagaimana yang diatur dalam beberapa Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),” ucap dia.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan jajarannya bergerak cepat menindak tegas aksi premanisme yang menjadi atensi khusus dari Presiden Joko Widodo, Kapolda, dan Kapolres, sehingga yang belum bertindak akan ditegur.

“Kalau belum ‘action’ (bertindak, red) juga, saya selaku Kapolri yang akan tegur,” kata Listyo Sigit dalam keterangan tertulisnya diterima di Jakarta, Jumat.

Menurut Sigit, penindakan terhadap premanisme juga bagian dari Harkamtibmas dalam Program Polri Presisi yang harus ditindaklanjuti oleh seluruh anggota dan jajaran di lapangan.

“Semua Polda dan Kabareskrim untuk merespons cepat dan ambil langkah-langkah apabila ada pengaduan dari masyarakat terkait gangguan kriminalitas yang dilakukan para preman, pelaku curas dan tukang palak dan peras dan para pelaku kejahatan konvensional lainnya untuk segera diberantas habis,” kata Sigit.

Sigit memastikan, dirinya yang bakal langsung melakukan pemantauan kepada seluruh jajarannya terkait pemberantasan pelaku kejahatan atau pun premanisme.

“Saya akan ikuti perkembangan di lapangannya apakah sudah dilaksanakan dengan baik atau belum,” kata Sigit.

Tidak hanya itu, Sigit menyebut, jajarannya juga harus merilis hasil penindakannya terhadap aksi premanisme. Tujuannya, untuk membuat efek jera dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

  • Bagikan