Menu
Precision, Actual & Factual

Fakta Dibalik Kehadiran Mofaje Caropeboka Dalam Perkara Mustafa

  • Bagikan
Mengenakan kemeja motif batik, Mofaje Caropeboka disumpah terlebih dulu sebelum memberikan kesaksian di PN Tipikor Tanjungkarang, Kamis, 8 April 2021. Foto Ricardo Hutabarat

KIRKA.COBerkah Mofaje Sarukur Caropeboka Bin Kamarullah didudukkan di hadapan majelis hakim yang menyidangkan dakwaan perkara suap dan gratifikasi eks Bupati Lampung Tengah (Lamteng) Mustafa.

Nama dia bukan hal baru di ruang persidangan pada PN Tipikor Tanjungkarang.

Dia punya kaitan atas penyerahan uang dari Mustafa ke PKB yang dikenal dengan sebutan mahar politik. Hal itu juga berkait dengan Pilkada 2018 dan eks Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim, yang juga Wasekjen DPP PKB.

KIRKA.CO merangkum hal yang berkait dengan Mofaje baik sebelum dia hadir di ruang sidang pada Kamis, 8 April 2021 maupun saat ia memberikan kesaksian.

Pertama, KPK lewat jaksa sebagai penuntut umum sebelumnya mengutarakan kepada majelis hakim bahwa lembaga antirasuah tersebut berencana untuk menghadirkan seorang saksi di luar berkas perkara.

KIRKA.CO melakukan verifikasi kepada Taufiq Ibnugroho selaku jaksa sebagai penuntut umum dari KPK, apakah penghadiran saksi di luar berkas perkara yang disebut sebelumnya adalah sosok Mofaje Caropeboka?

Di PN Tipikor Tanjungkarang, Taufiq Ibnugroho membenarkan hal tersebut.

Kedua, Mofaje Caropeboka dalam kesaksiannya berkata bahwa ia adalah kontraktor yang berkait dengan instalasi listrik. Instalasi listrik tersebut dikaitkannya dengan Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) Lampung.

Ketiga, sebelum masuk ke dalam Partai NasDem, Mofaje dulunya adalah bagian dari Pemuda Pancasila.

Dia bahkan punya peran dalam menjadikan Mustafa sebagai pimpinan Pemuda Pancasila untuk Kota Bandar Lampung.

Di awal-awal, Mofaje punya jabatan di Pemuda Pancasila sebagai Bendahara dan Mustafa adalah Wakil Bendaharanya.

Keempat, Mofaje mengaku siap mati apabila kesaksiannya berkait dengan PT Sugar Group Companies (SGC) dan Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Kelima, majelis hakim menyarankan agar Mofaje membuat permohonan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

 

Ricardo Hutabarat

  • Bagikan