Menu
Precision, Actual & Factual

Dugaan Tender Terkondisi Di Lampung Tengah, LSM Malapetaka Sambangi Polda Lampung

  • Bagikan
Kirka.co terpercaya dalam memberi kabar
Aliansi Masyarakat Lampung  yang tergabung dalam LSM Malapetaka mendatangi Polda Lampung untuk melaporkan dugaan pengondisian proyek DI ULP Kabupaten Lampung Tengah, Jumat 2 Juli 2021. Foto LSM Malapetaka

KIRKA.COAliansi Masyarakat Lampung  yang tergabung dalam LSM Malapetaka mendatangi Polda Lampung untuk melaporkan dugaan pengondisian proyek DI ULP Kabupaten Lampung Tengah, Jumat 2 Juli 2021.

Koordinator Lapangan Riswan mengatakan, kedatangan dirinya dalam rangka turut serta mendukung program pemerintah untuk memberantas korupsi dan upaya menciptakan aparat yang bersih bebas dari KKN.

Hal ini sesuai dengan diamanahkan dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN pada Bab VI Pasal 9 yang mengisyaratkan peran serta masyarakat.

“Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan PP Nomor 43 tahun 2018,” ujar dia.

“Menindaklanjuti Temuan adanya Dugaan Penggunaan jasa hacker pada Lelang Proyek pengadaan barang dan jasa Di ULP Kabupaten Lampung Tengah TA 2021 yang mengarah pada pengondisian proyek dibeberapa OPD, Dinas PU, Dinas Perkim dan BPBD,” ungkapnya

Selain itu pihaknya juga meminta Kapolda Lampung melalui Diskrimsus segera menindaklanjuti temuan  dengan menurunkan Tim Ahli ITE untuk membongkar dugaan skandal pengkondisiaan proyek dengan menggunakan jasa hacker tersebut.

“Dugaan penggunaan jasa hacker ini timbul dikarenakan adanya beberapa peserta lelang yang melakukan penawaran terkait pengadaan barang dan jasa dibeberapa OPD,” ujar dia

“Hal tersebut nampak pada OPD BPBD pada beberapa kegiatan seperti di Jalan Kesuma Jaya – Bekri Rp2.226.439.000, Jembatan Ratna Chaton Seputih Raman Rp2.550.849.000, Jembatan Kali Dadi-Kali Rejo Rp2.069.948.000, Jembatan Putra Lempuyun Way Pengubuan Rp2.747.764.000,” jelasnya

Untuk itu, ia berpendapat, bahwa harga penawaran yang tercantum diinformasi lelang ULP Kabupaten Lampung Tengah berbeda dengan harga penawaran yang sebenarnya dilakukan oleh Rekanan.

Sehingga, kata dia, menyebabkan penawaran oleh beberapa Rekanan gugur karena nilai penawarannya turun sangat rendah dan mendekati HPS dan ini sangat merugikan bagi rekanan yang memasukan penawaran yang seharusnya sesuai dengan aslinya.

“Terlebih adanya dugaan bahwa oknum yang menggunakan jasa hacker adalah pemain lama ditambah lagi adanya dugaan campur tangan pejabat tinggi Lampung Tengah yang main mata dengan pihak rekanan,” ujar dia.

Oleh karena itu, LSM Malapetaka menyatakan beberapa sikap, yakni :

1. Kapolda Lampung segera turunkan Tim ITE terkait Dugaan Penggunaan jasa Hacker Lelang elektronik pengadaan barang dan jasa di ULP Kabupaten Lampung tengah.

2. Diskrimsus Polda Lampung segera periksa adanya dugaan lelang terkondisi di Dinas PU, Perkim dan BPBD Kabupaten Lampung Tengah.

3. ULP Lampung tengah segera lakukan lelang ulang terkait proyek TA 2021 dibeberapa OPD Kabupaten Lampung Tengah.

4. Mengajak seluruh Elemen Masyarakat untuk ikut serta mengawal proses penyelenggaraan negara guna terciptanya pemerintahan yang bersih dari KKN.

  • Bagikan