Menu
Precision, Actual & Factual

Dugaan Kolusi dan Nepotisme Proyek Anjungan Way Kanan. Dery Hendryan : Badan Publik harus Terbuka & Transparan

  • Bagikan
Anjungan Kabupaten Way Kanan & Dery Hendryan. Foto Istimewa

KIRKA.CO – Dugaan kolusi dan nepotisme soal  proyek Pembangunan Rekonstruksi Anjungan Kabupaten Waykanan tahun 2017 lalu di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Way Kanan masa kepemimpinan Ali Rahman mendapat sorotan dari Komisi Infomasi (KI) soal minimnya keterbukaan informasi publik.

Kabid Dinas PU Way Kanan, Anggra Hayudanata saat dikonfirmasi meminta jurnalis KIRKA.CO untuk berkoordinasi dengan bidang terkait.

Sebab, ia mengakui bahwa saat itu dirinya hanya melanjutkan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Tetapi untuk tandatangan kontrak, kata dia, ia mengaku bahwa bukan dirinya.

“Coba koordinasi dengan bidang yang terkait ya.Ya kalau yang lanjutin PPK nya saya, tetapi yang tandatangan kontrak bukan saya. Ini tahu nomor saya dari mana ya?,” kata dia, Rabu (28/04).

Sementara itu, Anggota Komisi Informasi (KI) Lampung Dery Hendryan mengatakan bahwa
semua badan publik harus terbuka dan transparan dalam bekerja dengan mengedepankan prinsip Undang-undang Ketebukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008.

“Apalagi nanti di tanggal 30 April nanti kita akan memperingati Undang-undang Keterbukaan Informasi Nasional (KIN),” kata Dery.

Artinya, kata dia, hal ini termaksud Pemerintah di Way Kanan karena mengelola dan menggunakan uang rakyat, baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN).

“Maka sudah seharusnya dan sewajibnya untuk terbuka memberikan akses berupa data, informasi dokumen yang menjadi hak warga negara untuk mengetahui dan memperolehnya, baik melalui berbagai saluran yang diamanatkan Undang-undang, yakni website, media, papan pengumuman, papan reklame luar ruang, baleho dan sebagainya,” jelasnya.

“Intinya harus terbuka melalui PPID Utama yakni Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Kadis Kominfo,” ucap dia.

Kemudian bagaimana jika langsung ke OPD dalam hal ini dinas PUPR Way Kanan, apakah bisa? Menurut Dery langkah tersebut bisa ditempuh. Karena PUPR Way Kanan memiliki struktur organ PPID yang namanya PPID pembantu, yang dijabat oleh sekretaris dinas.

“Jadi ada organ, pejabatnya yang berwenang mengurusi tatakelola keterbukaan informasi publik tadi melalui PPID pembantu yakni sekretaris dinas PUPR,”ucap dia.

“Jadi ada sebagian besar informasi harus disampaikan tanpa diminta, ditanya melalui media pengumuman tadi, karena ada kewajiban secara berkala badan publik melalui PPID pembantu dan utama dalam menyampaikan, mengumumkan informasi atas seluruh aktifitasnya,” tegas Dery.

Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 juga, kata dia, memiliki sanksi pidana dan administratif. “Jadi ada sanksinya, yakni pidana kurungan dan juga denda kepada si pejabatnya, pengelola maupun lembaga badan publiknya. Apalagi ini terkait dengan tugas jurnalistik yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers,” ucap dia

Selain itu, kata dia, beberapa waktu lalu Gubernur Lampung juga meminta seluruh kepala daerah se-Lampung untuk tidak korupsi.

Syaratnya untuk mengurangi potensi tidak korupsi, yaitu harus transparan dan terbuka dengan memberikan akses seluas luasnya kepada masyarakat jurnalis, NGO dan masyarakat pengguna informasi.

“Jadi memang membangun transparansi ini tidak bisa hanya melalui KI ataupun Pemda saja, tetapi kita semua. Kalau ini sifatnya gotong royong dan selalu kita suarakan, dan bunyikan, tentu gerakan ini akan semakin meluas. Kalau tidak, maka sebaliknya yang akan lebih kuat,” jelas Dery.

 

Arif Wiryatama

Sumber : https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:847c2243-b864-49f8-bd72-6b7eda41c3d2

  • Bagikan