Menu
Precision, Actual & Factual

Dugaan ‘Jatah Preman’ Di Hasil Korupsi Eks Bupati Lamteng

  • Bagikan
Ilustrasi. Foto Istimewa

KIRKA.CO – Sepanjang perjalanan sidang atas dakwaan suap dan gratifikasi terhadap eks Bupati Lampung Tengah (Lamteng) Mustafa, banyak hal yang terungkap.

Jika diakumulasi, total uang yang diterimanya sesuai dakwaan JPU KPK: Rp 65 miliar.

Peristiwa pada konteks penerimaan suap diketahui datang dari 2 kontraktor diterima Mustafa sejak Agustus hingga Oktober 2017.

Sementara untuk konteks penerimaan gratifikasi, Mustafa menerimanya sejak Agustus 2017 hingga Januari 2018.

Dari uang-uang yang terkumpul dari ijon proyek pada Dinas Bina Marga Pemkab Lamteng, sebagian dikucurkan Mustafa untuk sisi pengamanan.

Sisi pengamanan yang dimaksud seperti terungkap di persidangan, ditujukan kepada Police dan Timbangan.

Police yang dimaksud adalah institusi Kepolisian, dan Timbangan adalah institusi kejaksaan.

Pemberian uang itu diketahui dilakoni oleh eks Kadis Bina Marga Pemkab Lamteng Taufik Rahman dan beberapa anak buahnya yang diterima dari kontraktor.

Dalam fakta persidangan, setelah uang dikumpulkan maka yang melakoni pemberian ke Police dan Timbangan adalah ajudan Mustafa bernama Erwin.

Erwin yang merupakan anggota Polri yang diperbantukan untuk mengawal Mustafa menyangkal pemberian-pemberian uang yang dimaksud.

Kendati membantah, JPU KPK telah mengantongi dokumen berisi catatan tentang kemana saja aliran dana dikucurkan. Misalnya untuk Police dan Timbangan.

Menariknya, aliran ke Police dan Timbangan tersebut tidak pernah mengarah kepada siapa subjek penerimanya.

KIRKA.CO mencatat bahwa yang terungkap hanya sebatas jabatan Kapolres, Asintel dan lain-lain.

Hal yang juga tidak terungkap adalah kapan peristiwa kucuran dana pengamanan itu terjadi.

Ihwal hal ini, M Yunus kuasa hukum dari Mustafa mengakui bahwa memang persoalan tersebut tidak terlalu ditelisik lebih dalam selama persidangan berjalan.

Hal itu diutarakan Yunus saat dihubungi KIRKA.CO Selasa, 12 Mei 2021.

Fakta seputar aliran uang untuk sisi pengamanan ini bukan lah hal baru. Hal serupa pernah terungkap ketika KPK melangsungkan persidangan untuk perkara korupsi eks Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara.

Di perkara itu terungkap bahwa terdapat dugaan aliran kepada oknum kepolisian, kejaksaan hingga auditor. Pola pemberian uang ke oknum polisi dan kejaksaan digambarkan dengan dugaan jatah bulanan.

Yunus tak menampik bahwa hal serupa juga terjadi di perkara terdakwa Mustafa. Afirmasi dari Yunus ini selaras dengan informasi yang dihimpun KIRKA.CO.

Seorang sumber yang ingin identitasnya ditutup mengatakan kepada KIRKA.CO, bahwa di dalam perkara Mustafa terdapat nama lain dari jatah bulanan, yaitu “JP”: singkatan dari Jatah Preman.

Jatah Preman itu diduga ditujukan kepada seorang pejabat sekelas Kapolres dan Kapolda. Nominal yang diduga dikucurkan senilai Rp 240 juta sampai Rp 250 juta.

Mengenai informasi ini, tak ada bantahan atau afirmasi yang terlontar dari Yunus. Ia berdalih bahwa aliran terkait hal itu memang tidak diuraikan detail di ruang sidang.

Informasi lain yang diterima KIRKA.CO dari seorang sumber yang tak mau namanya dipublikasi menyebut bahwa, terdapat sejumlah oknum kejaksaan yang sudah diperiksa atas dugaan aliran-aliran tersebut.

Belakangan informasi awal ini dikuatkan dari sumber lain yang diterima KIRKA.CO. identitas dari oknum kejaksaan yang paling banyak mencuat namanya datang dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamteng.

Di antara nama itu, ungkap sumber ini, diduga terdapat inisial insan Adhyaksa: AM, TE, dan BY. Dugaan atas keberadaan nama-nama dari oknum kejaksaan tersebut sebenarnya tidak mengherankan.

Sebab di satu sisi Taufik Rahman telah mengakui bahwa dirinya pernah diperiksa oleh Jamwas Kejaksaan Agung dan tempat pemeriksaan itu berlangsung di Kantor Kejati Lampung.

Afirmasi Taufik Rahman ini diutarakan usai KIRKA.CO menanyakan ulang peristiwa yang dialaminya ketika KIRKA.CO mengetahui dirinya sedang diminta untuk keluar dari sel pada Lapas Rajabasa menuju ke Kantor Kejati Lampung.

Taufik Rahman diperiksa atas dugaan aliran uang ke oknum kejaksaan.

Sumber KIRKA.CO tadi menegaskan bahwa peristiwa pemberian uang kepada Police dan Timbangan sudah berlangsung sejak September 2017 sampai Januari 2018.

Praktis, Mustafa telah mengucurkan dana hasil tindak pidana korupsi ke Police dan Timbangan senilai Rp 7 miliar selama 5 bulan.

JP atau Jatah Preman punya singkatan lain juga. Dari informasi yang KIRKA.CO himpun, nama lainnya adalah Japrem.

KIRKA.CO sedianya telah mengantongi nama lengkap dari oknum kejaksaan yang diduga menerima uang dari Mustafa.

Karena ulasan tentang inisial diduga penerima uang-uang tersebut tak terungkap di ruang sidang, KIRKA.CO masih akan melakukan permintaan tanggapan kepada nama insan adhyaksa ini.

KIRKA.CO masih akan menuangkan hasil permintaan tanggapan dari mereka ke dalam produk jurnalistik selanjutnya.

Dan juga masih akan menerbitkan produk jurnalistik yang berkaitan dengan hal ini dari narasumber yang berasal dari petinggi Polri dan Kejaksaan Agung, serta KPK atau Komjak.

  • Bagikan