Menu
Precision, Actual & Factual

DPRD Mestinya Ambil Peran di Balik Dugaan Cuti Wagub Lampung Chusnunia

  • Bagikan
Kirka.co
Wagub Lampung Chusnunia Chalim. Foto Istimewa

KIRKA.CO – DPRD Lampung disarankan agar turut melihat dugaan atau indikasi pengambilan cuti yang berkenaan dengan Wagub Lampung Chusnunia Chalim.

Terlebih dalam beberapa kesempatan, Nunik sapaan akrabnya orang nomor dua di Pemprov Lampung ini, tidak terlihat mengikuti agenda atau setiap kegiatan yang diselenggarakan Pemprov Lampung.

Praktis, yang kerap muncul ke publik hanya Gubernur Lampung Arinal Djunaidi seorang.

Hal yang berkaitan dengan saran-saran kepada DPRD Lampung di atas ini, diungkapkan oleh Ketua Umum PEMATANK Lampung Suadi Romli.

Dalam hasil dialognya kepada KIRKA.CO, Kamis malam, 8 Juli 2021, ia berharap publik mendapat porsi untuk tahu mengapa Wagub Lampung tidak terlihat dalam beberapa kegiatan Pemprov Lampung.

“Hal ini yang sebenarnya mau kita tagih kepada para Anggota Dewan yang terhormat, yang telah kita pilih sebagai representasi publik. Sejauh ini tak ada penjelasan kepada publik di Lampung ini, tentang kemana dan dimana yang bersangkutan. Dan mestinya ada hal yang resmi diungkapkan ke publik, misalnya apakah isu bahwa beliau cuti atau bagaimana,” ujar Romli.

Keterangan yang diungkapkan Romli kepada DPRD Lampung ini sesungguhnya ia niat karena ada dasarnya.

Dalil pernyataan Romli ini ia sebut berkenaan dengan hal-hal yang mengarah kepada mekanisme pembebanan serta penerimaan biaya atau keuangan negara terhadap Chusnunia Chalim sebagai Wagub Lampung.

“Sederhananya, mengapa hal ini penting disikapi? Karena berangkat dari penjelasan Akademisi Unila Yusdianto,” ungkap Romli.

Apa yang diulas Romli tentang Yusdianto ini ialah tentang pelaksanaan aturan secara teknis apabila Chusnunia benar-benar sedang mengambil masa cuti.

Yusdianto di beberapa kesempatan menyatakan apabila Chusnunia benar sedang cuti, harus-lah sesuai dengan persetujuan Mendagri.

Dan menurut aturan yang berlaku, Chusnunia tidak diperbolehkan untuk menggunakan fasilitas negara.

Kembali ke Romli. Dirinya berharap ada penegasan yang resmi atau semacam keterangan kepada publik mengenai hal-hal tersebut dan diungkapkan secara resmi berikut dengan dokumennya.

“Yang kita pertanyakan ini adalah hal biasa dan lumrah. Kiranya DPRD mampu membuat ini menjadi terang bagi publik,” tandasnya.

  • Bagikan