Menu
Precision, Actual & Factual

DPRD Lampung Berharap Polda bisa Menyentuh Ajudan Wabup Lampung Tengah

  • Bagikan
Kirka.co
"Harapan kita, ajudan dan peserta yang masuk dalam bagian itu akan tersentuh hukum. Minimal mereka turut serta didalam melalaikan Prokes yang sudah diterapkan oleh aturan," kata Anggota Komisi I DPRD Lampung Watoni Noerdin, Rabu 14 Juli 2021. Foto Istimewa

KIRKA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung berharap aparat penegak hukum bisa menyentuh ajudan Wakil Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya.

Sebab, keberadaannya dalam video tersebut telah menyebabkan keramaian bertambah dengan menyawer para tamu undangan yang sedang asik berjoged bersama orang nomor dua di kabupaten berjuluk Beguwai Jejamo Wawai tersebut.

“Harapan kita, ajudan dan peserta yang masuk dalam bagian itu akan tersentuh hukum. Minimal mereka turut serta didalam melalaikan Prokes yang sudah diterapkan oleh aturan,” kata Anggota Komisi I DPRD Lampung Watoni Noerdin, Rabu 14 Juli 2021.

Aparatur Penegak Hukum dalam hal ini Polda Lampung nantinya akan melakukan penyelidikan dalam menyikapi persoalan tersebut.

Sebab, menurut dia, Ardito Wijaya tidak akan berdiri sendiri dan akan mengikut sertakan siapa saja yang hadir dalam pelaksanaan keramaian dengan musik di Lamteng itu.

“Itu pasti akan ditanyakan siapa saja. Video akan diputar dan menjadi petunjuk bahwa pak Ardito tidak berdiri sendiri,” ungkap Watoni.

“Pertanyaannya sekarang, kenapa dia yang menjadi fokus, karena dia pejabat,” jelasnya.

Ia mengaku prihatin dalam kondisi seperti ini masih ada aparatur memberi contoh yang tidak baik dan menghambur-hamburkan dana dengan cara menyawer.

Hal Itu menjadi sebuah budaya yang tidak pas untuk diterapkan saat masa pandemi seperti sekarang ini.

“Kenapa uang itu tidak digunakan untuk hal yang lain, jadi bisa berbagi ke masyarakat miskin, bukan seperti ini,” tegas dia.

“ini menjadi contoh yang benar- benar menampar wajar aparatur kita. Kalau sampai tidak ditindaklanjuti artinya menjadi bagian preseden buruk dalam penerapan Prokes,” sindirnya.

“Bagaimana masyarakat mau tunduk dan patuh kalau pejabatnya saja seperti itu, apalagi misalnya kalau hukum tidak ditegakkan,” tegas dia.

“Akhirnya apa yang berlaku pepatah, ternyata hukum itu tumpul keatas dan tajam kebawah, kan gitu. Ini menjadi sesuatu fakta akhirnya,” ucapnya.

  • Bagikan